KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi. Salah satunya dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan komoditas pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi TPID PPU bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) dan pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar menegaskan, penguatan rantai pasok lokal menjadi kunci menjaga stabilitas harga di pasar.
“Kalau kebutuhan SPPG dipenuhi dari pasar konvensional dalam skala besar, itu berpotensi menekan ketersediaan barang dan memicu kenaikan harga. Masyarakat yang belanja eceran justru bisa terdampak,” kata Tohar, usai rakor di Kantor Bupati PPU, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, kebijakan SPPG yang kini diperbolehkan menyusun menu berbasis potensi lokal harus dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian inflasi. Dengan mengarahkan suplai bahan pangan langsung dari produsen lokal, tekanan terhadap pasar umum dapat diminimalkan.
“Ini bukan hanya soal menyukseskan program makan bergizi gratis, tapi juga bagaimana inflasi daerah tetap terjaga. Dua-duanya harus jalan beriringan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, TPID PPU bersama Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan mulai memetakan ketersediaan komoditas strategis daerah dari sektor hortikultura, tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Data dari masing-masing perangkat daerah akan diverifikasi dengan kondisi empiris di lapangan.
“Kita perlu memastikan data itu betul-betul sesuai dengan fakta. Jangan sampai secara angka terlihat cukup, tapi di lapangan tidak berkesinambungan,” jelas Tohar.
Ia menambahkan, pola penyusunan menu SPPG yang bersifat mingguan atau bulanan juga perlu diselaraskan dengan siklus produksi petani lokal agar suplai berjalan kontinu dan tidak menimbulkan gejolak harga.
“Inflasi itu sensitif terhadap kelangkaan. Kalau suplai putus karena perencanaan tidak matang, justru bisa berbalik jadi masalah,” katanya.
Tohar juga menyampaikan, pembentukan skema pemasok satu pintu atau asosiasi petani dinilai sebagai salah satu opsi untuk memperkuat pengendalian distribusi dan menjaga stabilitas harga.
“Kalau suplai dikonsolidasikan dalam kelompok atau korporasi petani, itu lebih kuat dan lebih terkontrol. Tapi tentu harus diawali dengan pemetaan dan kesiapan petaninya,” ujarnya.
Ke depan, hasil rapat ini akan ditindaklanjuti melalui sinergi lintas perangkat daerah serta kerja sama formal agar pelaksanaan pengendalian inflasi sejalan dengan kebijakan nasional.
“Prinsipnya sederhana, sepanjang bisa disuplai dari lokal, kenapa harus dari luar. Semakin kuat ketahanan pangan daerah, semakin terjaga inflasi kita,” pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto