KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Menutup kuartal pertama 2026, tekanan inflasi di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan dinamika yang patut dicermati. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat inflasi year on year (yoy) Maret 2026 sebesar 3,31 persen, lebih tinggi dibanding Maret 2025 yang hanya 1,36 persen. Di balik angka ini, ada benang merah yang menghubungkan konflik Selat Hormuz dengan harga-harga yang dirasakan warga Benua Etam.
Sejak eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari 2026, pasar energi global bergejolak hebat. Harga minyak mentah WTI melonjak hingga 104,72 dolar per barel pada Maret 2026 naik sekitar 56 persen dibanding bulan sebelumnya dan menjadi salah satu level tertinggi sejak 2022. Harga gas alam cair (LNG) global pun ikut melejit 67 persen hanya dalam sebulan.
Bagi Kaltim, ini bukan sekadar berita ekonomi global. Sekitar 19 persen impor minyak mentah Indonesia melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur ini memukul rantai pasok energi nasional yang pada akhirnya merembet ke harga-harga domestik, termasuk di Kaltim.
Baca Juga: Transaksi Digital Pegadaian Melejit, tapi Emas Fisik Tetap Diburu Nasabah
Jejak paling nyata dari guncangan energi global ini terlihat pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Di Kaltim, kelompok ini mencatat inflasi yoy sebesar 5,25 persen, dengan subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga melonjak 12,86 persen.
Tarif listrik menyumbang andil 0,76 persen terhadap inflasi tahunan Kaltim, angka yang signifikan. Tekanan ini diperparah oleh berakhirnya efek low-base diskon tarif listrik 50 persen yang diberlakukan awal 2025.
Risiko terbesar yang menghantui Kaltim ke depan adalah penyesuaian harga BBM. Pertamina memang masih mempertahankan harga seluruh jenis BBM per 1 April 2026, sehingga tekanan pada komponen transportasi relatif terjaga dalam jangka pendek. Namun kondisi ini berpotensi tidak bertahan lama.
Persoalannya ada pada fiskal. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 hanya dipatok 70 dolar per barel jauh di bawah harga pasar yang kini melampaui 104 dolar per barel. Selisih yang menganga ini membuat beban subsidi energi membengkak drastis.
Baca Juga: ASN Samarinda Segera WFH Seminggu Sekali? Pemkot Tunggu Lampu Hijau Wali Kota
Jika konflik Selat Hormuz terus berlangsung, penyesuaian harga BBM menjadi skenario yang sulit dihindari. Bagi Kaltim, kenaikan BBM akan terasa berlipat dampaknya. Sebagai provinsi dengan wilayah luas dan ketergantungan tinggi pada transportasi darat dan laut untuk distribusi barang, setiap kenaikan harga bensin dan solar akan langsung mengerek ongkos logistik antarwilayah.
Data BPS Kaltim Maret 2026 sudah menunjukkan sinyal awal: bensin menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar di kelompok transportasi dengan andil 0,08 persen, meski harga BBM belum resmi naik, mengindikasikan ekspektasi kenaikan harga di tingkat pengecer sudah mulai terbentuk.
Efek rambatannya pun akan menjalar ke harga pangan, karena biaya angkut bahan makanan dari sentra produksi ke pasar-pasar di Kaltim ikut meningkat. Tekanan inflasi Kaltim juga datang dari beberapa sisi sekaligus. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 3,35 persen secara tahunan dengan andil 1,01 persen.
Komoditas penekan daya beli utama antara lain daging ayam ras, beras, ikan layang, dan cabai rawit. Harga pupuk urea global yang melonjak 95 persen secara tahunan menjadi 750 dolar per ton turut mengancam ongkos produksi pertanian ke depan, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor pupuk.
Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi yoy tertinggi sebesar 15,65 persen, terutama akibat lonjakan harga emas perhiasan yang menyumbang andil 0,97 persen. Ketidakpastian geopolitik global mendorong permintaan aset safe-haven, membuat harga emas bertahan di level tinggi.
Kaltim sejatinya memiliki posisi unik. Sebagai eksportir besar batu bara dan kelapa sawit yang harganya justru naik akibat permintaan substitusi energi, provinsi ini mendapat manfaat dari lonjakan harga komoditas ekspor. Namun warganya tetap menanggung tekanan di sisi konsumsi, dengan inflasi Kota Samarinda menjadi yang tertinggi se-Kaltim di angka 3,92 persen.
Baca Juga: Resmi! Porprov Kaltim 2026 Digelar 14–27 November di Paser, Target Juara Umum Digaungkan
Jika konflik Selat Hormuz berlanjut dan harga BBM akhirnya disesuaikan, gelombang tekanan inflasi berikutnya bisa jauh lebih berat. Pemerintah daerah perlu bergerak cepat memperkuat stabilitas pasokan pangan dan energi, sekaligus menyiapkan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan agar daya beli masyarakat Kaltim tidak tergerus oleh badai yang bersumber ribuan kilometer jauhnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo