KALTIMPOST.ID, Kabar kurang sedap datang dari lantai industri nasional. Kondisi dunia usaha di Indonesia dilaporkan sedang tidak baik-baik saja, bahkan banyak pengusaha yang memilih untuk 'menahan diri' alias tidak melakukan ekspansi dalam jangka waktu yang cukup lama.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, blak-blakan menyebut bahwa mayoritas pelaku dunia usaha saat ini sedang dalam posisi menunggu.
Berdasarkan survei internal mereka, ditemukan fakta bahwa banyak perusahaan yang tidak memiliki rencana besar untuk memperluas bisnisnya setidaknya dalam lima tahun mendatang.
Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melihat fenomena lesunya dunia usaha ini sebagai potret dari situasi dunia yang memang sedang bergejolak.
Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan ancang-ancang melalui penguatan sektor fundamental agar badai ini bisa dilewati.
Sinyal Bahaya dari Survei Internal APINDO
Ada data mengejutkan yang dibawa APINDO ke hadapan para wakil rakyat di Gedung DPR pada Selasa (14/4).
Baca Juga: Dua Hari Terombang-ambing di Selat Makassar, PHM Selamatkan 7 Nelayan yang Patah Mesin
Berdasarkan survei internal organisasi para pengusaha ini, sebanyak 50 persen perusahaan menyatakan tidak memiliki rencana melakukan ekspansi dalam lima tahun ke depan. Hal ini tentu menjadi alarm bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak hanya soal ekspansi fisik atau bisnis, kondisi ini juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
Tercatat ada sekitar 67 persen perusahaan yang mengaku tidak berniat untuk merekrut karyawan baru dalam waktu dekat. Fenomena ini tentu menjadi tantangan berat bagi para pencari kerja di tengah ketatnya persaingan industri saat ini.
Aturan Upah yang 'Bongkar Pasang'
Bob Azam juga membocorkan alasan utama di balik sikap hati-hati para pengusaha. Ternyata, ketidakpastian regulasi menjadi faktor penghambat yang paling dirasakan.
Bob menyoroti kebijakan pengupahan yang dinilai terlalu sering berubah, bahkan tercatat sudah lebih dari lima kali mengalami perubahan dalam 10 tahun terakhir.
Kondisi ini membuat para pelaku industri kesulitan menghitung proyeksi biaya untuk masa depan.
Bob Azam menjelaskan, "Padahal kita dari dunia usaha harus membuat kontrak-kontrak semakin panjang kontraknya semakin baik. Semakin kita bisa menjamin pekerjaan kepada tenaga kerja kita, tetapi kalau regulasinya berubah kami kesulitan untuk menghitung sebenarnya berapa sih biaya tenaga kerja kita katakanlah untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Nah ini juga sangat menyulitkan bagi dunia usaha," jelasnya.
Baca Juga: Cek Faktanya! Benarkah Ada Kenaikan Gaji Pensiunan PNS di Tahun 2026?
Strategi Pemerintah Hadapi Ketidakpastian
Di sisi lain, Menaker Yassierli memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah fokus pada ketahanan pangan dan energi sebagai strategi utama dalam menjaga stabilitas di tengah tekanan global yang belum mereda.
Yassierli menyatakan,
"Makanya kita punya beberapa program. Pemerintah dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Saya melihat itu menjadi salah satu strategi ya dalam menghadapi ketidakpastian global." Pernyataan ini disampaikan Yassierli saat meninjau Gedung Vokasi Kemenaker di Jakarta pada Rabu (15/4).
Baca Juga: ASN Kerja dari Rumah, Kinerja Malah Begini? MenPANRB Buka-bukaan Sesuatu yang Tak Terduga
Fokus Benahi Kualitas SDM dan Vokasi
Selain fokus pada ketahanan energi, Kemenaker juga sedang mengebut penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Program pelatihan vokasi nasional dan pengembangan keterampilan digital menjadi senjata utama untuk mengatasi masalah link and match yang selama ini dikeluhkan pengusaha.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas tuntutan pasar tenaga kerja yang semakin dinamis.
Terkait hal tersebut, Yassierli menambahkan, "Inilah kita dengan program pelatihan vokasi nasional. Tuntutan skill saat bekerja dan dengan kebutuhan dari industrinya," ucapnya.***
Editor : Dwi Puspitarini