KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai memantik kekhawatiran pelaku usaha. Meski belum berdampak besar, sinyal kenaikan biaya operasional sudah mulai dirasakan, terutama di sektor yang bergantung pada distribusi dan logistik.
Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indoensia (BPC HIPMI) Samarinda Aris Nur Huda mengatakan, secara umum dampak kenaikan BBM terhadap iklim usaha di Samarinda masih relatif terkendali. Terutama karena yang mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi.
“Kalau yang subsidi sih enggak ada masalah. UMKM kan banyak yang masih pakai subsidi. Dampaknya pasti ada, minimal biaya operasional jadi lebih mahal,” ujarnya, Selasa (21/4).
Baca Juga: Kursi Dua Camat dan 10 Lurah di Kota Bontang Akhirnya Terisi
Dia menyebut, hingga saat ini belum ada laporan signifikan dari anggota terkait gangguan serius pada usaha. Namun, obrolan di lapangan menunjukkan adanya kenaikan pada sejumlah bahan, termasuk plastik yang menjadi komponen penting bagi banyak pelaku usaha. “Cerita-cerita sih ada, bahan-bahan seperti plastik itu kan memang naik. Tapi belum sampai yang mengancam usaha,” katanya.
Menurut Aris, sektor logistik menjadi salah satu yang paling berpotensi terdampak. Kenaikan biaya distribusi, meski bisa ditekan, tetap akan berpengaruh pada harga barang yang diangkut. “Kalau logistik itu pasti berdampak. Kalau logistiknya naik, yang diangkut ikut naik. Itu nanti dihitung ke biaya produksi dan pemasaran,” jelasnya.
Baca Juga: Diskominfo Samarinda Siapkan CCTV Live Streaming, Warga Diminta Pantau Jalur Demo 214
Meski begitu, dia menilai pelaku usaha masih bisa melakukan penyesuaian agar kenaikan tidak terlalu signifikan. Salah satunya dengan efisiensi pengiriman, seperti pengangkutan dalam jumlah besar sekaligus untuk menekan biaya. “Biasanya diakali dengan rombongan, jadi sekali angkut lebih banyak supaya biaya bisa ditekan,” tambahnya.
Aris juga menegaskan, selama distribusi masih bisa dikendalikan dan pasokan BBM tersedia, dampak kenaikan harga belum akan terlalu terasa dalam waktu dekat. Namun, dia mengingatkan bahwa faktor eksternal global tetap menjadi penentu utama.
“Yang penting itu stoknya ada dulu. Jangan sampai enggak ada. Kalau harga itu nanti bisa dihitung, tapi kalau barangnya enggak ada itu yang bahaya,” tegasnya.
HIPMI pun tetap optimistis terhadap kondisi ke depan. Dengan asumsi pemerintah mampu menjaga pasokan energi dan mencari alternatif sumber, dunia usaha diyakini masih bisa bertahan dalam 6 hingga 12 bulan mendatang. “Kita optimistis. Kalau pun ada masalah global, kita percaya pemerintah bisa ambil opsi lain. Yang penting ada kepastian ketersediaan BBM,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki