KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Upaya menekan harga tiket pesawat di Kalimantan Timur tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. DPRD Kaltim menilai perlu adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Pertamina hingga pengelola bandara.
Ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, pentingnya duduk bersama seluruh pihak terkait untuk mencari solusi konkret. “Konflik di Timur Tengah ini imbasnya ke mana-mana yang ini kita juga pemerintah harus segera duduk bersama,” ujarnya.
Dia menyebut, pihak yang harus terlibat antara lain pengelola bandara, Kementerian Perhubungan, hingga Pertamina sebagai pemasok avtur. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menekan biaya operasional di berbagai lini, termasuk harga avtur.
“Pertamina dalam kondisi seperti ini yang penting bagaimana BEP sajalah. Jangan kemudian profit oriented,” tegasnya. Selain itu, biaya di bandara juga dinilai perlu disesuaikan agar tidak membebani maskapai.
Baca Juga: Tak Mau Jalan Cepat Rusak, Beton Ruas SP Blusuh–Batas Kalteng Dites Ketat
Menurutnya, jika seluruh komponen biaya bisa ditekan, maka harga tiket otomatis bisa ikut turun. Dari sisi pengelola bandara, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto juga memiliki peran tersendiri.
Meski tidak mengatur tarif, bandara tetap menjaga kualitas layanan. “Langkah yang bisa kami lakukan adalah menjaga performa fasilitas dan pelayanan,” ujar Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha UPBU APT Pranoto, Zaldi Ardian.
Dijelaskan bahwa pengelolaan tarif berada di ranah maskapai dan regulator. Namun, peningkatan pelayanan di bandara diharapkan bisa menjaga minat masyarakat. “Ketika ranahnya sudah berbicara operasional maskapai, tarif, dan lain-lain, maka ini sudah menjadi ranah maskapai,” jelasnya.
Kolaborasi antar pihak inilah yang dinilai menjadi kunci agar harga tiket tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlangsungan industri penerbangan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo