KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ketergantungan ekonomi Kalimantan terhadap sektor tambang dan komoditas mentah menjadi sorotan Bank Indonesia (BI). Di tengah ketidakpastian global dan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, struktur ekonomi di Pulau Kalimantan dinilai harus segera bertransformasi agar lebih berkelanjutan dan memiliki nilai tambah lebih besar.
Koordinator Wilayah Bank Indonesia Kalimantan, Aloysius Donanto mengatakan dominasi tambang dan pengolahan berbasis crude palm oil (CPO) masih sangat besar dalam struktur ekonomi Kalimantan saat ini. “Kalau kita bicara di Kalimantan khususnya yaitu dominasi tambang masih besar, dominasi pertanian dan pengolahan khususnya dari CPO juga besar,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Kalimantan perlu mulai memperkuat sektor yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Baca Juga: Penerapan Retribusi Masuk Wisata Bontang Kuala Ditunda Sepekan, Warga Keluhkan Tarif Rp5 Ribu
“Transformasi ekonomi ini memang kita arahkan khususnya untuk di Kalimantan harus kita jaga tetap tinggi, tetap inklusif dan yang paling penting sustain atau berkelanjutan,” katanya.
Dia menilai selama ini sektor tambang memang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Namun tanpa penguatan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi, daerah akan sulit naik kelas menjadi wilayah dengan pendapatan tinggi.
Donanto mengungkapkan saat ini Gross National Income (GNI) Indonesia masih berada di kisaran USD4.900 per kapita atau masuk kategori upper middle income country. Sementara untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia harus mampu mencapai sekitar USD14 ribu per kapita. “Tantangannya kalau kita enggak merubah struktur, sulit sekali untuk kita naik,” katanya.
Dia menyebut Kalimantan sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk di bawah 20 juta jiwa, kontribusi ekonomi Kalimantan terhadap produk domestik bruto nasional dinilai cukup signifikan.
Di sisi lain, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong transformasi ekonomi Kalimantan. Namun, dia mengingatkan bahwa kebutuhan IKN tidak hanya berupa produk mentah, melainkan juga jasa dan industri bernilai tambah tinggi.
“Kita juga ingin IKN nanti pada saat efektif pemerintah berkantor di sana resource-nya itu yang terdayakan dari Kalimantan. Tapi kita harus juga realistis, mampukah Kalimantan itu menyokong itu semua,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan investasi juga akan semakin besar untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut. Karena itu, daerah perlu mampu menciptakan iklim investasi yang sehat agar investor tertarik masuk ke Kalimantan. “Butuh investasi pasti, tapi bagaimana investasi itu bisa di-deliver, bagaimana investasi itu bisa terealisasi? Nah, ini menjadi tantangan sendiri,” tuturnya.
Dia berharap transformasi ekonomi di Kalimantan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan tahan terhadap guncangan global di masa depan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo