KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Di permukaan, perekonomian Indonesia masih tampak tenang. Pertumbuhan masih dijaga di kisaran 5 persen, inflasi relatif terkendali, konsumsi rumah tangga belum runtuh dan pemerintah tetap percaya diri memproyeksikan defisit fiskal di bawah 3 persen. Narasi resmi tetap rapi, ekonomi kuat, fiskal disiplin, fundamental aman.
Tetapi justru di situlah masalahnya. Krisis fiskal jarang datang dengan sirene. Ia datang pelan, tertutup oleh headline pertumbuhan, dibungkus optimisme APBN, lalu meledak saat ruang fiskal sudah habis. Indonesia hari ini sedang bergerak ke arah itu: bukan krisis terbuka, melainkan slow-burning fiscal crisis, hilalnya belum terlihat tetapi ongkosnya sedang ditimbun diam-diam.
Ini adalah bentuk klasik dari badai sempurna: ketika beberapa tekanan besar datang bersamaan, saling memperkuat dan menghantam fondasi fiskal dari banyak arah sekaligus.
Masalah pertama adalah penerimaan negara. Secara nominal, kinerja pajak kuartal I 2026 terlihat tumbuh. Sampai Maret, penerimaan pajak tercatat Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen secara tahunan. Angka ini tampak sehat. Tetapi jika dibedah, kualitas pertumbuhannya rapuh.
Pertumbuhan Januari dan Februari di atas 30 persen lebih banyak ditopang faktor temporer yaitu restitusi rendah, efek basis, dan lonjakan PPN bukannya pelebaran basis pajak yang sehat. Memasuki Maret, momentumnya langsung melambat.
Bahkan CORE Indonesia memperingatkan shortfall penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp171 - 484 triliun. Artinya, problem fiskal Indonesia bukan sekadar “pajak tumbuh atau tidak,” tetapi apakah pertumbuhan itu cukup berkualitas untuk menopang belanja negara.
Ini penting karena tekanan belanja justru bergerak lebih cepat daripada pendapatan. Hingga akhir Maret 2026, belanja negara sudah mencapai Rp815 triliun atau 31,4 persen dari target tahunan. Sementara pendapatan baru Rp574,9 triliun, atau 18,2 persen dari target.
Defisit per Maret sudah Rp240,1 triliun. Ini belum krisis. Tapi ini sinyal klasik “negara membakar uang jauh lebih cepat dari kemampuannya mengumpulkanya”.
Masalah kedua adalah pembiayaan. Ketika penerimaan rapuh dan belanja agresif, negara butuh utang. Di sinilah tekanan berikutnya muncul karena pasar obligasi global tidak lagi semurah dulu.
Likuiditas global mengetat, investor makin selektif, dan sovereign bonds emerging markets tidak otomatis laku seperti era suku bunga rendah. Indonesia masih bisa menerbitkan surat utang, tetapi dengan harga yang jauh lebih mahal dan minat yang tidak sekuat sebelumnya.
Itu artinya beban bunga naik, biaya refinancing naik, dan ruang fiskal makin tergerus bukan oleh belanja sosial tetapi oleh ongkos bertahan hidup fiskal itu sendiri. Kita sedang masuk fase ketika APBN bukan lagi bekerja untuk mendorong pertumbuhan, tetapi makin sibuk membiayai dirinya sendiri.
Masalah ketiga adalah energi. Bom waktu terbesar yang belum meledak penuh. Harga minyak dunia sejauh ini masih “ditahan” oleh kebijakan domestik dan stabilisasi fiskal. Tetapi harga yang ditahan hari ini bukan harga yang hilang.
Ia hanya ditunda menjadi tagihan masa depan. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual domestik pada akhirnya harus dibayar, entah dengan subsidi, kompensasi atau penyesuaian fiskal di belakang hari. Ini adalah sebuah ilusi stabilitas yang sangat mahal.
Selama harga minyak global masih bergejolak bahkan sebelum eskalasi penuh konflik Timur Tengah, Indonesia sudah berada dalam posisi rawan. APBN 2026 memakai asumsi ICP sekitar USD 70 per barel, sementara realisasi April sudah bergerak lebih tinggi.
Kenaikan ke USD 90 saja cukup untuk mendorong defisit menembus batas 3 persen, jika tidak ada penyesuaian belanja atau harga energi. Dalam simulasi pasar, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp140 triliun hanya pada skenario minyak USD 90 per barel.
Dengan kata lain, harga BBM yang terlihat stabil hari ini bukan bukti fiskal kuat, melainkan bukti pemerintah sedang menahan inflasi dengan menukar ruang fiskal masa depan.
Masalah keempat adalah SAL atau Sisa Anggaran Lebih. Dalam beberapa tahun terakhir, SAL adalah bantalan psikologis APBN. Ia memberi kesan bahwa negara masih punya kas cadangan. Tetapi bantalan ini makin tipis karena terus dipakai untuk menutup ketidakseimbangan struktural, di mana belanja naik, penerimaan rapuh, subsidi membengkak, pembiayaan mahal.
Baca Juga: Samarinda Tunggu Keputusan Pusat, Danantara Bakal Bangun PSEL TPA Sambutan
SAL yang terus digerogoti bukan sekadar penurunan buffer kas, itu pertanda APBN mulai memakan bantalan keselamatannya sendiri. Begitu SAL menipis, APBN kehilangan bantalan yang mampu menahan guncangan.
Dan ketika guncangan berikutnya datang, entah dari minyak, rupiah, pangan, atau pembiayaan maka negara tidak lagi punya banyak ruang untuk meredamnya.
Inilah mengapa narasi “ekonomi baik-baik saja” justru berbahaya. Karena ia membuat publik, pasar, dan elite kebijakan terlalu nyaman. Padahal struktur fiskal sedang masuk fase rapuh dengan penerimaan belum sehat, belanja terlalu cepat, utang makin mahal, subsidi energi menumpuk, dan bantalan fiskal terkikis.
Inilah definisi badai sempurna yang hakiki, bukan satu badai besar, melainkan beberapa badai kecil yang datang bersamaan dan menciptakan krisis sistemik.
Indonesia tentu belum berada dalam krisis fiskal terbuka. Tetapi Indonesia jelas tidak sedang “baik-baik saja.” Yang terjadi sekarang adalah fase paling berbahaya dalam siklus fiskal yaitu ketika semua indikator permukaan masih terlihat normal, tetapi fondasi di bawahnya mulai retak.
Krisis fiskal bukan dimulai saat negara gagal bayar. Krisis fiskal dimulai saat negara masih terlihat tenang hingga tepat sebelum pasar sadar bahwa ketenangan itu dibiayai terlalu mahal. Pak Purbaya berhentilah mencari validasi karena kita “tidak sedang baik-baik saja”. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo