KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Balikpapan memperkuat upaya meningkatkan ketepatan penyaluran dana APBN melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Retur dan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan perbankan, satuan kerja kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha.
Kepala KPPN Tipe A1 Balikpapan Joko Santoso mengatakan, persoalan retur pembayaran masih menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada keterlambatan diterimanya hak oleh penerima manfaat. Retur terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kesalahan data rekening hingga ketidaksesuaian identitas penerima.
Menurut dia, pembayaran yang bersumber dari APBN harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat orang, tepat jumlah dan tepat waktu agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat maupun pihak yang berhak menerimanya.
Baca Juga: Marc Marquez Bangkit, Persaingan Gelar MotoGP 2026 Kembali Membara
“Pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai seharusnya dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran. Manfaat dari anggaran itu harus langsung dirasakan pada saat dibutuhkan. Karena itu, kami menginisiasi forum ini untuk mencari solusi agar retur pembayaran tidak terus berulang,” kata Joko dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Retur dan Forum Konsultasi Publik, Senin (22/6).
Ia mengungkapkan, tren retur pembayaran justru menunjukkan peningkatan sehingga diperlukan langkah perbaikan bersama antara satuan kerja, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam forum tersebut, KPPN Balikpapan juga mengundang perbankan untuk memperkuat koordinasi terkait proses transfer dana ke daerah. Pasalnya, sejumlah transaksi yang mengalami kendala masih membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup panjang.
Joko menjelaskan, banyak kasus retur disebabkan perubahan rekening penerima, rekening yang tidak aktif, nama rekening yang tidak sesuai dengan data penerima maupun kesalahan administrasi lainnya. Akibatnya, proses pembayaran harus dikembalikan dan diperbaiki kembali sehingga memakan waktu dan tenaga.
“Kalau dokumen harus dikembalikan dan diperbaiki lagi tentu memerlukan proses tambahan. Karena itu kami ingin membangun sistem yang lebih baik agar permasalahan ini tidak terus berulang,” ujarnya.
KPPN Balikpapan sendiri saat ini melayani ratusan satuan kerja kementerian dan lembaga serta tiga pemerintah daerah, yakni Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penyaluran dana transfer ke daerah.
Dengan cakupan layanan yang besar tersebut, Joko menilai kualitas data dan ketelitian dalam proses pembayaran menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas pengelolaan APBN.
Ia menambahkan, transformasi digital yang telah berjalan membuat proses pelayanan menjadi semakin efisien. Berbagai konsultasi dapat dilakukan secara daring melalui berbagai kanal komunikasi sehingga perbaikan data dan penyelesaian kendala dapat dilakukan lebih cepat.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan uang negara yang disalurkan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Jangan sampai manfaat anggaran tertunda hanya karena masalah administrasi yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” ucap Joko.
Melalui FGD tersebut, KPPN Balikpapan berharap tingkat retur pembayaran dapat ditekan sehingga penyaluran APBN menjadi semakin efektif dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah di daerah.
"Forum konsultasi publik yang digelar KPPN Balikpapan juga menjadi sarana menjaring masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perbendaharaan di wilayah Balikpapan dan sekitarnya," tegasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo