KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Transformasi digital yang dijalankan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Balikpapan tidak hanya mengubah proses bisnis internal, tetapi juga mengubah pola pelayanan kepada ratusan satuan kerja dan pemerintah daerah yang menjadi mitranya.
Dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, Kepala KPPN Tipe A1 Balikpapan Joko Santoso menegaskan bahwa pelayanan perbendaharaan kini tidak lagi bergantung pada tatap muka. Pemanfaatan teknologi membuat proses konsultasi dapat dilakukan lebih cepat dan fleksibel.
Di tengah semakin sedikitnya jumlah pegawai, digitalisasi justru membuat efektivitas pelayanan meningkat. KPPN Balikpapan saat ini melayani 146 satuan kerja kementerian dan lembaga serta tiga pemerintah daerah dengan dukungan sistem berbasis elektronik.
Baca Juga: Duit APBN Kerap Nyasar dan Gagal Cair, KPPN Balikpapan Bongkar Biang Keroknya!
“Semua transaksi sekarang sudah dilakukan secara digital. Konsultasi tidak hanya melalui tatap muka, tetapi bisa menggunakan WhatsApp, video call maupun media resmi yang sudah disediakan Kementerian Keuangan. Dengan cara ini pelayanan menjadi semakin efisien,” jelasnya.
Ia menjelaskan, berbagai layanan yang disediakan meliputi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengesahan pendapatan, konsultasi pengelolaan anggaran, perubahan data supplier, pembukaan rekening hingga layanan pengelolaan kontrak.
Menurut Joko, keberadaan layanan daring membuat pengguna layanan tidak harus datang langsung ke kantor. Bahkan pada masa kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA), pelayanan tetap berlangsung tanpa mengurangi kualitas.
“Kami tetap memberikan layanan. Kalau konsultasi bisa dilakukan secara online. Tetapi layanan utama yang berkaitan dengan transaksi tetap berjalan normal,” tutur Joko.
Baca Juga: Marc Marquez Bangkit, Persaingan Gelar MotoGP 2026 Kembali Membara
Tidak hanya pada hari kerja, KPPN Balikpapan juga membuka pelayanan di akhir pekan ketika terdapat kebutuhan mendesak, terutama menjelang penutupan tahun anggaran dan pembayaran kepada pihak ketiga.
“Kami beberapa kali membuka layanan pada Sabtu dan Minggu. Seperti ketika ada kebutuhan pembayaran yang mendesak, kami tetap melayani agar pelaksanaan anggaran tidak terganggu,” sebutnya.
Joko menegaskan seluruh pelayanan yang diberikan KPPN Balikpapan tidak dipungut biaya. Ia mengingatkan seluruh mitra kerja agar waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan KPPN dan meminta imbalan tertentu.
“Seluruh layanan di KPPN Balikpapan gratis atau nol rupiah. Kalau ada pihak yang meminta biaya dengan mengatasnamakan KPPN, silakan laporkan kepada kami,” tegasnya.
Selain mengandalkan teknologi, KPPN Balikpapan juga aktif membangun komunikasi langsung dengan para kuasa pengguna anggaran dan satuan kerja melalui kunjungan dan forum diskusi. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memahami berbagai persoalan yang dihadapi pengguna layanan.
“Bukan hanya urusan pekerjaan, kami ingin membangun kedekatan sebagai sesama mitra. Dengan saling mengenal, koordinasi akan lebih mudah dan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik,” ujar Joko. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo