KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Program hilirisasi dan target "UMKM Go Global" yang gencar dikampanyekan pemerintah tampaknya masih menyisakan celah menganga di lapangan.
Kritik tajam datang dari Woro Sumarsono, CEO Kampoeng Timoer, sebuah brand oleh-oleh peyek kepiting asal Balikpapan yang produknya telah berhasil menembus pasar internasional.
Secara blak-blakan, Woro menilai keberadaan sarana pendukung seperti Export Center di daerah belum memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha yang sudah siap secara kapasitas produksi.
Ia bahkan menyebut lembaga tersebut tak lebih dari sekadar pemenuhan formalitas program kerja kementerian untuk bawahannya. Selama ini, UMKM hanya terjebak di 'Business Matching' dengan buyer melalui Zoom yang mereka tidak tau apakah benar buyer atau bukan.
Menurut Woro, rantai program pembinaan ekspor dari pemerintah sering kali terputus di tengah jalan. Pemerintah dinilai terlalu fokus pada pemberian materi dan teori dasar, namun gagap ketika harus mendampingi pelaku usaha hingga mencapai kesepakatan dagang (goal) yang konkret dengan pembeli di luar negeri.
Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang sudah mandiri secara regulasi justru menjadi sasaran empuk para buyer nakal karena minimnya kurasi dan proteksi dari instansi terkait.
"Sebetulnya kalau dimaksimalkan, dengan adanya pelatihan-pelatihan ekspor itu didampingi sampai goal. Tidak hanya sekedar diberi materi seputar ekspor, mencari buyer dan riset pasar. Seharusnya pertemukan antara pelaku usaha dengan para buyer secara jelas," kritik Woro saat ditemui Senin (22/6).
"Karena kami sebagai seller sudah mampu secara skala, kapasitas produksi, termasuk kualitas produk dan perizinan usaha. Tapi kan selama ini kita hanya diberi materi saja, nanti ujung-ujungnya cuma bisnis matching melalui zoom, yang kita tidak tau persis itu buyer apa bukan. Banyak buyer nakal, minta sampel namun tidak ada tindak lanjut. Saya kirim sample ke luar negeri itu sudah bosan," tambahnya.
Woro menyoroti kompetensi SDM yang ditempatkan di Export Center, khususnya di Balikpapan. Ia menyayangkan lembaga yang seharusnya menjadi jembatan perdagangan internasional tersebut justru tidak diisi oleh para pelaku ekspor (eksportir) aktif yang memiliki jaringan pasar riil di luar negeri.
Hal inilah yang dinilai membuat Export Center mandek dan hanya menjadi perpanjangan tangan administratif kementerian tanpa fungsi eksekusi yang tajam.
"Eksport center sampai saat ini menurut saya itu juga belum maksimal. Orang-orang yang ada di ekspor center itu kan bukan pelaku ekspor (eksportir). Di dalam itu mereka hanya tau masalah teori ekspor, nah sementara mereka juga belum punya secara maksimal link-link buyer yang ada di luar negeri," cetus Woro.
"Menurut saya ekspor center di Balikpapan hanya sebatas formalitas saja, hanya sebatas menunaikan kewajiban sebuah program kementerian sampai dengan yang paling bawah."
Woro mengungkapkan, pemerintah seharusnya merekrut atau menggandeng para praktisi ekspor berpengalaman untuk mengelola pusat ekspor tersebut. Dengan begitu, para praktisi bisa membawa jaringan buyer mereka ke Export Center dan memperkenalkannya kepada UMKM lokal lain yang potensial.
Woro juga melayangkan sindiran keras kepada sesama pelaku UMKM. Ia mengkritisi mentalitas sebagian pelaku usaha yang terjebak dalam lingkaran pelatihan tanpa pernah melakukan aksi nyata atau menghasilkan produk yang kompetitif di pasar.
"Kalau sudah ikut pelatihan tapi kalau ada pelatihan ikut lagi, berarti kan tetap bodoh istilahnya, tidak ada hasilnya," ujarnya. Baginya, Kampoeng Timoer secara mandiri telah berhasil mengekspor produknya ke Malaysia, China, Singapura, Australia, hingga Taiwan.
Kunci utama ekspor bukanlah tumpukan sertifikat pelatihan, melainkan keberanian membangun sistem dan menciptakan pembeda produk yang kuat, serta pemenuhan sertifikasi untuk produk go global.
Woro berharap pemerintah segera mengevaluasi total indikator keberhasilan (KPI) program ekspor mereka, agar semakin banyak UMKM bisa unjuk gigi di pasar Internasional. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo