KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi untuk memastikan stabilitas harga di Kalimantan Timur tetap terjaga sepanjang 2026. Upaya tersebut dijalankan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Fokus pengendalian diarahkan pada empat aspek utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Jajang Hermawan menjelaskan, penguatan pasokan dilakukan melalui pemantauan harga dan stok komoditas strategis secara rutin.
“Penguatan pasokan juga didorong melalui optimalisasi distribusi komoditas pangan strategis, penguatan cadangan pangan daerah, serta perluasan kerja sama antar daerah baik secara business to business maupun government to government,” jelasnya.
Baca Juga: Survei 10 UMKM, Mahasiswa Temukan Masalah yang Bikin Usaha Sulit Berkembang
Untuk menjaga harga tetap terjangkau, TPID mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan pemantauan harga berkala di berbagai daerah. Langkah tersebut diperkuat dengan pemanfaatan Early Warning System (EWS) dan aplikasi pemantauan harga guna mendeteksi potensi gejolak sejak dini sehingga respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat.
Dari sisi distribusi, perhatian diarahkan pada kelancaran arus barang antarwilayah, kesiapan transportasi, serta ketersediaan bahan bakar. Subsidi ongkos angkut dalam pelaksanaan GPM juga terus dimanfaatkan untuk menjaga efisiensi biaya logistik.
“Koordinasi terkait stok bahan bakar dan kesiapan logistik diperkuat, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), musim libur panjang, serta kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi memengaruhi distribusi barang kebutuhan pokok,” jelas Jajang.
Selain itu, TPID juga meningkatkan edukasi publik melalui kampanye belanja bijak, pemanfaatan media komunikasi, dan gerakan pemanfaatan pekarangan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ekspektasi inflasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap ketersediaan pasokan pangan di Kaltim. (riz)
Editor : Muhammad Rizki