KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Tanah Air kini telah menembus angka 6,5 miliar. Capaian masif ini mendorong Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Balikpapan kian gencar memperluas ekosistem pembayaran nontunai, mulai dari pelaku UMKM kuliner hingga integrasi layanan pajak daerah.
===
SUASANA toko kelontong milik Riskiah di Balikpapan siang itu tampak berdenyut pelan. Di antara deretan rak kayu yang disesaki botol kecap, bungkus mi instan dan jajanan anak-anak, wanita itu cekatan memilah barang dagangannya. Jari-jemarinya lihai menata etalase, memastikan setiap sudut lapaknya siap menyambut pelanggan yang datang.
Langkah kaki seorang pembeli menghentikan kesibukannya. Tanpa banyak kata, selembar bumbu penyedap rasa diambil dari gantungan plastik. Nilainya tak seberapa, hanya Rp5.000. Namun, alih-alih merogoh saku mencari lembaran uang kertas atau kepingan koin, pembeli itu justru mengarahkan kamera ponsel pintar miliknya ke sebuah stiker putih yang tertempel rapi di tiang etalase.
Baca Juga: Berawal dari Rasa Nyaman Sendiri, Brand Susah Bangun Asal Samarinda Laris ke Berbagai Pulau
Bip. Bunyi halus itu menandai transaksi yang usai dalam hitungan detik. Bagi Riskiah, pemandangan itu sudah menjadi bagian dari ritme harian tokonya. Kehadiran kode QRIS di meja kasir sederhananya telah mengubah cara transaksi di warung itu.
Tak peduli seberapa kecil nominalnya, dari puluhan ribu untuk kebutuhan sembako hingga urusan bumbu dapur seharga Rp 5.000, Riskiah tetap melayani dengan senyum yang sama hangatnya. "Memudahkan sekali. Kalau kita enggak menerima pakai QRIS, kita enggak laku dong jualannya. Yang penting apa pun itu transaksinya kita terima, yang penting dagangan laku," ungkapnya dengan senyum.
Dalam pengamatannya sehari-hari, konsumen dari kalangan Generasi Z menjadi kelompok yang paling aktif memanfaatkan transaksi digital saat berbelanja. Sebaliknya, kelompok orang tua masih setia bertransaksi dengan lembaran rupiah fisik. "Rata-rata Gen Z pakai QRIS. Kalau orang tua kan banyak yang belum mengerti cara pakai ponsel pintar, jadi belanjanya masih pakai uang tunai," sebutnya.
Baca Juga: Kebiasaan Konsumen Berubah, Layanan Sepeda Motor Dituntut Makin Praktis
Hal ini diamini Akbar Maulana, salah satu Gen Z di Balikpapan di sela-sela aktivitasnya berbelanja di ajang Mahligai Nusantara garapan KPw BI Balikpapan di Dome Balikpapan, Jumat (11/9). Siang itu dia terlihat aktif berkeliling melihat berbagai jajanan khas Balikpapan yang dijajakan di acara tersebut. Seperti RNB Grill, Lokale Coffee, hingga Lekker 88.
Dia mengaku lebih senang berpergian dengan tidak membawa uang tunai di dompet. "Kalau ditanya apakah kami anak muda sering bawa uang tunai, jawabannya pasti jarang. Makanya pelaku usaha harus menyediakan QRIS di gerai masing-masing agar kami tidak batal bertransaksi. He he he. Kalau enggak ada QRIS gimana dong? Kami bingung kalau mau beli,” sebutnya dengan tertawa.
Deputi Kepala Perwakilan BI Balikpapan Wahyu Setyoko mengungkapkan, penggunaan transaksi nontunai di tengah masyarakat kian meluas sejak pandemi beberapa tahun lalu. Bank sentral mencatat pergeseran kebiasaan transaksi masyarakat cukup masif. Banyak yang lebih mengandalkan gawai pintar ketimbang membawa uang tunai di dompet.
Apalagi hingga saat ini ekosistem digital nasional sudah sangat mumpuni dengan merangkul puluhan juta pengguna dan pedagang. "Sampai dengan saat ini, jumlah merchant di Indonesia yang sudah pakai QRIS itu ada 40 juta. Kemudian ada 58 juta pengguna QRIS dengan volume transaksi mencapai 6,5 miliar," ujar Wahyu.
Wahyu menerangkan, teknologi QRIS saat ini juga bertransformasi dengan beragam fitur mutakhir. Selain mekanisme pindai standar, masyarakat kini bisa memanfaatkan QRIS Tuntas untuk keperluan tarik tunai, transfer dan setor tunai di anjungan tunai mandiri (ATM) secara praktis.
Inovasi lain yang mulai ramai digunakan adalah QRIS Tap berbasis teknologi nirkontak. Layanan ini memungkinkan transaksi selesai seketika hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin pembayaran tanpa repot memindai gambar kode. "Untuk QRIS Tap saat ini sudah digunakan di 25 provinsi. Kalau di Balikpapan, QRIS Tap sering kita jumpai di mal," jelasnya.
Baca Juga: Astra Motor Kaltim 2: Pengalaman Pelanggan Tak Berhenti di Transaksi
Kemudahan transaksi lintas batas atau QRIS Cross Border juga terus diperluas ke berbagai negara mitra. Warga yang bepergian ke Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang hingga Tiongkok kini dapat langsung bertransaksi menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia tanpa perlu menukar uang fisik di gerai penukaran valuta asing.
Selain QRIS, Bank Indonesia turut mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah maupun umum. Perbedaan mendasar KKI dibanding kartu kredit prinsipal asing terletak pada mekanisme penyelesaian transaksi atau settlement yang diproses seutuhnya di dalam negeri.
"Kalau kita pakai kartu berlogo internasional, proses penyelesaiannya berlangsung di luar negeri. Sementara kalau KKI, settlement-nya ada di Indonesia sehingga perputaran uang tetap terjaga di dalam negeri," kata Wahyu.
Sejak diluncurkan pada 2022, volume transaksi KKI menembus 265 ribu transaksi dengan perputaran dana mencapai Rp 793 miliar. Penggunaan KKI Pemerintah didominasi belanja pengadaan perlengkapan kantor sebesar 31,1 persen, disusul sektor transportasi 29 persen, serta makan dan minum 14,2 persen. Di wilayah Kalimantan, tercatat 37 pemerintah daerah dari total 56 pemda telah mengimplementasikan instrumen KKI.
Baca Juga: Digitalisasi Perbankan Makin Ngebut, CIMB Niaga Tetap Pertahankan Layanan Tatap Muka
Upaya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dijalankan melalui program tahunan QRIS Jelajah Indonesia. Pada periode ini, fokus utama diarahkan pada sektor kuliner khas daerah agar pelaku usaha lokal Balikpapan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan omzet.
Di tengah kemudahan transaksi digital yang kian cepat, murah, aman dan andal, pihaknya mengingatkan pentingnya aspek perlindungan konsumen. Pasalnya, modus kejahatan siber dan penipuan transaksi digital masih kerap mengintai masyarakat.
Wahyu menyoroti sejumlah modus yang pernah ditemukan, seperti penggantian stiker QRIS rumah ibadah, jual beli rekening, bukti transfer palsu, hingga jeratan manipulasi psikologis lewat panggilan telepon gelap.
"Hati-hati kalau menerima telepon dari pihak yang tidak dikenal, jangan mudah terhipnotis lalu menuruti perintah transfer dana. Pastikan selalu mengecek kembali kebenaran informasi sebelum melakukan transaksi," pesannya kepada warga.
Masyarakat juga diimbau memahami kanal pengaduan resmi bila menemui kendala transaksi. Jika persoalan menyangkut sistem pembayaran atau transfer yang macet, aduan dapat disampaikan langsung ke Bank Indonesia, sedangkan permasalahan perbankan seperti saldo tabungan terpotong berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kendati ekosistem transaksi digital terus berkembang pesat, Bank Indonesia menegaskan seluruh pedagang maupun pelaku usaha dilarang keras menolak pembayaran menggunakan uang tunai. Sebab kewajiban menerima uang tunai diatur secara tegas dalam payung hukum.
Baca Juga: Pelayanan Jadi “Jualan Utama” Bank, CIMB Niaga: Bukan Sekadar Produk
"Kita punya Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah dalam bentuk apa pun. Kehadiran ekosistem non tunai bertujuan memudahkan, bukan untuk menyulitkan masyarakat," tegas Wahyu.
Kepala KPw BI Balikpapan Robi Ariadi menambahkan, kehadiran Fentura Pop yang dirangkai dengan kegiatan Mahligai Nusantara diharapkan bisa meningkatkan transaksi nontunai di Balikpapan. Sebanyak 36 tenant kuliner UMKM kekinian dilibatkan untuk memeriahkan acara. Di sisi lain, Mahligai Nusantara membawa produk kriya, wastra, ready to wear, aksesori dan handycraft.
Ditargetkan transaksi QRIS di ajang ini melampaui 20.000 transaksi. “Lewat event ini kami memberi ruang bagi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah, Red) untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Serta mempertemukan UMKM, masyarakat, perbankan, komunitas dan pelaku ekonomi kreatif,” ujarnya. Masyarakat yang ingin menikmati keseruan acara cukup membayar Rp 1.
Digitalisasi transaksi pun merambah layanan publik di Balikpapan. Warga kini bisa membayar kewajiban pajak daerah dan retribusi secara langsung melalui aplikasi Kontengan tanpa harus mengantre di kantor Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD). Plt Sekretaris BPPDRD Balikpapan Dicky Hariyono mengungkapkan, perluasan sistem digitalisasi dimanfaatkan untuk mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Bukan Sekadar Diskon, Ini Rahasia Hotel Platinum Bikin Pelanggan Betah Balik Lagi
Menurutnya, kehadiran aplikasi Kontengan menjadi salah satu tonggak transformasi pelayanan administrasi perpajakan daerah agar makin praktis dan transparan. "Masyarakat kini dapat mengunduh SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Red) PBB secara mandiri melalui gawai pintar tanpa perlu menunggu kiriman berkas fisik dari ketua RT," ujarnya.
Melalui platform tersebut, wajib pajak dapat mengecek nominal tagihan sekaligus memastikan apakah kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) mereka sudah terbayar atau belum. Selain itu, bukti pembayaran kini langsung tersaji dalam bentuk elektronik atau e-STTS yang dapat diunduh seketika menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) maupun kode bayar.
Fasilitas e-STTS ini tidak hanya berlaku untuk PBB, melainkan mencakup beragam jenis pajak daerah lainnya yang telah terhubung ke kas daerah. Pemerintah kota juga menyediakan fitur nota pajak untuk memberikan notifikasi resmi kepada wajib pajak dengan tagihan di bawah Rp 1 juta.
Dalam aplikasi Kontengan, tersedia pula menu khusus bernama Sapa Warga yang dirancang untuk mempermudah koordinasi rukun tetangga di tingkat akar rumput. "Fitur Sapa Warga ini membantu para ketua RT memantau dan mendorong kepatuhan warga di lingkungannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan," lanjutnya.
Selain pajak daerah, digitalisasi menyentuh sektor e-retribusi pelayanan pasar dan retribusi parkir tepi jalan dengan memanfaatkan metode pembayaran QRIS serta Virtual Account. Layanan nontunai di lapangan ini didukung kerja sama perbankan nasional dan daerah, meliputi Bankaltimtara, BNI, Mandiri, BTN, BSI, hingga BRI tanpa pungutan biaya administrasi tambahan.
Guna menopang ekosistem digital tersebut, pemkot turut melengkapi titik-titik kumpul masyarakat dengan fasilitas jaringan internet nirkabel gratis melalui program Wi-Fi publik. Transformasi ini terbukti mendongkrak penerimaan nontunai daerah hingga 39 persen sekaligus mempercepat efisiensi waktu pelayanan bagi warga.
Baca Juga: Diskon Besar Bukan Jaminan Pelanggan Jadi Setia, Ini Kunci Bisnis Bertahan
Pertumbuhan PAD Balikpapan tercatat melonjak signifikan. Dari 19 persen pada 2023, 10 persen pada 2024, dan 17 persen pada 2025, diproyeksikan tumbuh 27 persen pada 2026. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Balikpapan pun bertahan di papan atas dengan capaian 96 persen pada 2024, naik menjadi 99 persen pada 2025, dan 98 persen pada semester kedua 2026.
Peningkatan tersebut berjalan seiring dengan lonjakan pengguna aplikasi Kontengan yang semula hanya 475 pengguna pada 2024, meroket menjadi 7.760 pengguna aktif pada 2026. Jumlah NOP PBB yang terdaftar dalam sistem digital turut melesat dari 548 objek pajak pada 2024 menjadi 13.460 objek pajak pada 2026.
Berkat capaian impresif tersebut, Balikpapan berhasil menyabet gelar Juara 1 Championship TP2DD tingkat regional secara berturut-turut pada 2024 dan 2025. "Prestasi ini merupakan hasil konsistensi dan kerja sama lintas sektor, mulai perbaikan infrastruktur jaringan, peningkatan literasi masyarakat, hingga evaluasi berkelanjutan," tegasnya.
Baca Juga: Kemarau Panjang, Bupati Mahulu Angela Udang Soroti Perubahan Pola Bertani Masyarakat
Selain pemerintah daerah, berbagai pelaku usaha juga meningkatkan transaksi nontunai. Seperti yang dilakukan perusahaan penyedia jasa berbasis aplikasi digital di bidang transportasi online, Grab. Mereka kini menghadirkan fitur pembayaran QRIS bagi konsumennya. Inovasi ini terbukti membantu para mitra driver dan pelanggan.
“Kami sangat terbantu dengan adanya fitur QRIS. Biasanya saya harus menyiapkan uang pecahan sebagai kembalikan sebelum narik (bekerja, Red). Tapi sekarang konsumen banyak yang sudah memakai QRIS. Jadi lebih tenang. Karena pembayaran sesuai dengan nominal di aplikasi,” ungkap Helmi, salah satu driver Grab.
Dia bercerita, sebelumnya pernah berdebat dengan pelanggan hanya karena uang kembalian Rp 500. Saat itu dirinya tidak memiliki uang kembalikan tersebut, namun penumpang tetap menunggu dan meminta. “Karena tidak mau repot, saya yang mengalah. Saya ikhlaskan saja uang Rp 500 itu,” keluhnya.
Sementara itu, penulis juga merasa terbantu dengan kehadiran QRIS Cross Border di Malaysia. Saat di Negeri Jiran, penulis sempat mengalami kehabisan uang dan kesulitan mencari penukaran uang Malaysia, Ringgit. Beruntung saat mencoba kode QRIS di salah satu gerai makanan, transaksi bisa dilakukan menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri.
Yang menggembirakan, transaksi dilakukan dengan kurs yang pada itu juga tanpa ada potongan lainnya. Hal ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan penukaran uang di Money Charger yang biasanya dibebani biaya administrasi.
Berkat kehadiran QRIS Cross Border, penulis bisa melanjutkan aktivitas. Baik berbelanja hingga menjajal kereta bawah tanah dari Bukit Bintang ke Putrajaya. Namun yang unik, kode QRIS di Malaysia memiliki ukuran lebih kecil dan warnanya merah muda. Seukuran dengan uang logam Rp500. (ndu)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo