KALTIMPOST.ID, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang tengah mencari sosok-sosok baru yang siap membawa perubahan di jajaran pejabat eselon II.
Proses seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) kini memasuki tahapan krusial, di mana integritas dan visi calon pejabat mulai diuji secara mendalam.
Panitia Seleksi (Pansel) resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan tahap presentasi dan wawancara akhir yang akan digelar pada 10–19 November 2025 di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Wali Kota Bontang, kawasan Bontang Lestari.
Baca Juga: Operasi Timbang Serentak di Bontang: 10 Posyandu Catat Capaian 100 Persen, Siapa Paling Aktif?
Ketua Pansel, Akhmad Soeharto, mengatakan sesi ini menjadi momentum penting untuk menilai kemampuan manajerial, inovasi, serta strategi kepemimpinan para peserta.
“Presentasi dan wawancara akhir akan menentukan siapa yang paling layak menempati posisi JPT Pratama. Kami ingin memastikan calon pejabat memiliki integritas, inovasi, dan pemahaman strategis terhadap pembangunan daerah,” ujar Harto.
Tahapan wawancara dibagi menjadi dua sesi, yakni pada 10–13 November dan 17–19 November 2025, dimulai pukul 08.00 Wita hingga selesai.
Pansel mengimbau peserta datang 30 menit lebih awal agar kegiatan berjalan tertib. Peserta diberi waktu 10 menit untuk memaparkan makalah yang telah disusun sebelumnya, dengan ketentuan berpakaian formal: kemeja lengan panjang polos, dasi, dan bawahan berwarna gelap.
File presentasi wajib diunggah paling lambat satu hari sebelum jadwal pelaksanaan melalui tautan resmi panitia.
Harto menambahkan, jadwal kegiatan bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi, dan seluruh pembaruan informasi akan diumumkan lewat laman resmi Pemkot Bontang.
"Kami harap peserta benar-benar mempersiapkan diri. Tahapan ini bukan sekadar menilai kemampuan teknis, tetapi juga visi kepemimpinan dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ucapnya.
Namun, dinamika menarik terjadi pada jumlah pelamar. Berdasarkan data yang diumumkan, dua kursi strategis—Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)—tercatat minim peminat.
Masing-masing hanya diikuti empat peserta pada tahap wawancara dan presentasi.
Sebaliknya, posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) justru menjadi yang paling banyak diminati dengan total 16 peserta yang siap bersaing.
Disusul oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskop-UMPP) dengan 15 peserta, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) 13 peserta, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan 7 peserta.
Tahapan wawancara ini menjadi langkah penentu bagi para calon pejabat yang ingin menakhodai organisasi perangkat daerah (OPD) strategis di Bontang.
Hasil akhir seleksi akan menjadi tolok ukur arah baru kepemimpinan birokrasi di kota industri ini. (*)
Editor : Ery Supriyadi