KALTIMPOST.ID-Upaya memperkuat ketahanan keluarga di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) kembali digelorakan Pemkot Bontang, Senin (17/11).
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menghadiri pembukaan Pelatihan Deteksi dan Mediasi Perselisihan Rumah Tangga di Hotel Gran Equator.
Kegiatan itu diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang untuk membekali ASN agar mampu menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menjadi mediator di unit kerjanya.
Hadir Kepala BKPSDM Sudi Priyanto, sejumlah pejabat struktural, serta pengelola kepegawaian dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelatihan menghadirkan narasumber Ayunda Ramadhani, anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Kaltim.
Dalam laporannya, Sudi Priyanto memaparkan kondisi perceraian ASN yang stagnan dalam tiga tahun terakhir. “Tahun 2023 ada 11 kasus. Tahun 2024 juga 11 kasus,” kata Sudi.
Ia menambahkan bahwa sejak Januari hingga November 2025 sudah tercatat sembilan kasus perceraian.
Menurutnya, KDRT, perselingkuhan, penelantaran pasangan, dan ketidakseimbangan ekonomi menjadi penyebab dominan.
Laporan itu langsung mendapat perhatian Neni. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam. “Saya sangat prihatin ketika ada pegawai berani berselingkuh,” ucapnya.
Ia menilai masalah rumah tangga sering terbawa ke kantor dan menggerus kinerja ASN. “Itu pekerjaan rumah kita,” tambahnya.
Neni berharap pelatihan bisa membentuk agen-agen mediasi di setiap OPD, sekaligus menumbuhkan keluarga ASN yang lebih kuat dan harmonis.
Para pejabat pengelola kepegawaian diminta aktif membina dan mengarahkan rekan sejawat yang menghadapi persoalan rumah tangga.
Dia menekankan bahwa transformasi sosial harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). “ASN harus kuat secara intelektual. ASN juga harus kuat secara imtak,” tutur dia.
Menurutnya, kualitas mental ASN akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Neni juga menyoroti tantangan era digital yang disebutnya sebagai world without borders.
Ia menyinggung hasil survei internal yang menunjukkan meningkatnya depresi pada anak akibat konflik rumah tangga.
Banyak anak yang tumbuh tanpa figur ayah atau ibu karena perceraian. Kondisi itu, kata Neni, berdampak panjang pada pembentukan karakter.
Neni turut memperingatkan bahaya paparan konten negatif melalui gawai. “Orangtua harus mengawasi tontonan anak,” terangnya.
Ia menyebut maraknya konten tentang seks bebas, penyimpangan perilaku, dan berbagai bentuk ekspresi digital yang belum sesuai usia. Ia meminta keluarga ASN lebih ketat melakukan pendampingan.
Neni menekankan pentingnya fondasi keluarga yang kuat. Ia menyebut kualitas waktu bersama keluarga lebih penting dibanding kuantitas.
Melalui pelatihan itu, ia berharap setiap ASN memiliki standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman yang mampu mencegah perceraian sejak dini.
Pemerintah menargetkan angka perceraian ASN dapat ditekan signifikan dalam beberapa tahun ke depan. “Komunikasi itu kunci,” pungkasnya. (adv/rd)
Editor : Romdani.