KALTIMPOST.ID, BONTANG - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) telah memplenokan data kemiskinan Bontang, Jumat (30/1/2026) di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data terbaru, angka kemiskinan Kota Bontang kini berada di posisi 3,21 persen, lebih rendah dibanding rata-rata provinsi dan nasional.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan sebanyak 1.330 warga Kota Bontang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD). Dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
Diketahui, total masyarakat miskin hasil verifikasi mencapai 17.053 jiwa, meningkat dari data awal 16.384 jiwa akibat adanya penambahan anggota keluarga, bayi baru lahir, serta koreksi data faktual di lapangan.
Namun, tidak seluruhnya menerima BLT daerah karena sebagian telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sehingga tidak diperkenankan menerima bantuan ganda.
“Dari 1.330 penerima BLT daerah, rinciannya meliputi bantuan aktivitas ekonomi sekitar 900 orang, bantuan pendidikan untuk 161 anak, 400 lansia, dan 108 kategori lainnya. Semua ini disalurkan secara transparan dan akuntabel,” kata Neni.
Pendataan kemiskinan Kota Bontang tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan pendataan geospasial berbasis titik koordinat. Metode ini memastikan setiap warga yang terdata benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Neni juga menyoroti perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti fakir miskin ekstrem, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta anak yatim piatu. Untuk fakir miskin ekstrem, Pemkot Bontang turut menyalurkan bantuan melalui dana zakat dengan nilai Rp1,5 juta per orang per bulan.
“Kita tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga memaksimalkan dana zakat untuk membantu masyarakat miskin ekstrem. Ini bagian dari ikhtiar bersama agar tidak ada warga yang terabaikan,” ucapnya.
Selain itu, Pemkot Bontang mengalokasikan bantuan bagi penyandang disabilitas, khususnya anak dengan disabilitas bawaan, termasuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan bantuan Rp300 ribu per bulan atau Rp3,6 juta per tahun per anak.
Total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan mencapai Rp4,78 miliar, dengan BLT daerah sebesar Rp1,33 miliar.
Meski angka kemiskinan menurun, Neni mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar. Sebagai kota industri, Bontang berpotensi mengalami peningkatan penduduk akibat migrasi, yang dapat memicu persoalan sosial baru.
“Karena itu, bantuan tidak boleh berhenti pada BLT saja. Harus dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, dan akses kerja, agar masyarakat bisa benar-benar mandiri,” tutur dia.
Ia mendorong seluruh OPD terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, UMKM, Kesehatan, hingga Pemberdayaan Perempuan, untuk aktif mendampingi warga penerima bantuan agar mampu keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pleno oleh perwakilan lurah se-Kota Bontang sebagai dasar penetapan kebijakan bantuan sosial daerah tahun 2025.
“Negara wajib hadir untuk warga miskin. Itu amanat undang-undang. Dan Pemkot Bontang akan terus hadir untuk melindungi dan memberdayakan masyarakatnya,” pungkas Neni. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo