Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

DPRD Bontang Pastikan Penyaluran BLT, Baru 50 Persen Penerima Membuat Virtual Account

Adhiel kundhara • Rabu, 1 April 2026 | 14:10 WIB
TURUN LAPANGAN: Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meninjau ke permukiman warga di RT 24, Kelurahan Loktuan terkait sasaran penerima program bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemkot Bontang. (ADIEL KUNDHARA/KP)
TURUN LAPANGAN: Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meninjau ke permukiman warga di RT 24, Kelurahan Loktuan terkait sasaran penerima program bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemkot Bontang. (ADIEL KUNDHARA/KP)

 

KALTIMPOST.ID, BONTANG - Proses pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) daerah di Bontang masih tersendat. Hingga hari kedua pelaksanaan, baru sekitar 50 persen calon penerima manfaat yang menyelesaikan pembuatan virtual account sebagai syarat pencairan.

Temuan ini mencuat saat Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam bersama anggota dewan turun langsung ke lapangan, Rabu (1/4/2026). Mereka menyusuri kawasan permukiman, termasuk lorong-lorong sempit di RT 24, Kelurahan Loktuan, untuk memastikan kondisi riil penerima bantuan.

Dari hasil peninjauan, persoalan utama justru bukan pada validitas data, melainkan rendahnya partisipasi warga dalam memenuhi persyaratan administrasi. Banyak penerima belum datang ke bank, padahal proses pencairan tidak bisa diwakilkan.

Baca Juga: Jargas Bontang Bertambah 2.000 SR, DPRD Optimistis Kebutuhan Warga Hampir Terpenuhi

“Kendalanya ada di tingkat warga. Sebagian belum memahami prosedur sehingga belum mengurus administrasi,” kata Andi Faiz.

Politikus Golkar ini menilai kondisi tersebut dipengaruhi minimnya sosialisasi dan pendampingan. Karena itu, kelurahan dan ketua RT diminta lebih proaktif mengarahkan warga, bahkan jika perlu mendampingi langsung ke bank.

“Tujuan kami melakukan tinjauan lapangan ini untuk memastikan program ini bisa berjalan baik,” ucapnya.

Di sisi lain, DPRD juga menemukan kasus warga dengan kondisi rumah tidak layak huni namun belum masuk daftar penerima BLT. Temuan ini langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan kemungkinan yang bersangkutan telah menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), mengingat bantuan tidak boleh diterima ganda.

Baca Juga: Soal Mobil Dinas ke Tempat Wisata, DPRD Bontang Minta Sanksi Tegas dan Transparan

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menjelaskan sebagian bantuan sebenarnya telah dicairkan sejak Januari 2026. Di antaranya untuk 290 penyandang disabilitas, 59 lansia, dan 110 anak yatim piatu terlantar.

Sementara itu, kategori fakir miskin sebanyak 470 orang masih dalam proses, menunggu penyesuaian data seiring revisi Peraturan Wali Kota. Ia menargetkan seluruh penerima segera merampungkan administrasi dalam waktu dekat.

“Target kami akhir pekan ini atau paling lambat awal pekan depan sudah tuntas,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni juga telah menyoroti lambannya penyaluran BLT yang belum mencapai 100 persen sejak program berjalan awal tahun ini. Ia meminta percepatan agar bantuan segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

“Tolong Dissos-PM untuk segera cairkan BLT. Sudah tiga bulan ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Duito Susanto
#Sofyan Hasdam #bantuan langsung tunai (blt) #Neni Moerniaeni #DPRD Bontang #Andi Faiz