KALTIMPOST.ID, BONTANG–Pemkot Bontang melakukan pembintangan sejumlah program pada APBD 2026, sebagai langkah penyelamatan fiskal.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut, kebijakan itu diambil untuk menutup defisit anggaran sekitar Rp 150 miliar.
“Program yang tidak prioritas akan dibintangi. Itu langkah strategis agar keuangan daerah tetap sehat,” kata Neni dalam pembukaan Musrenbang RKPD 2027, Selasa (7/4).
Baca Juga: Danau Kanaan di Bontang Batal, Proyek Multiyears Tersandung Anggaran
Pembintangan dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak program terhadap masyarakat. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap dipertahankan.
Neni menegaskan, pemkot tidak ingin mengambil risiko dengan menambah utang. Selain itu, ketidakpastian dana salur transfer dari pusat menjadi faktor utama kebijakan tersebut. “Kalau lebih salur bisa dipotong, kalau kurang salur belum tentu ditransfer,” ucapnya.
Selanjutnya Neni akan memanggil beberapa OPD terkait untuk membahas kekurangan Rp150 miliar tersebut. "Sehabis pembukaan Musrenbang RPKD, saya akan bertemu untuk mencari terkait ini," tutur dia.
Baca Juga: Harga Plastik Naik Imbas Konflik Timur Tengah, Ini Langkah Pemerintah Selamatkan UMKM
Diketahui beberapa proyek yang konon masuk pembintangan ialah pembangunan lapangan minisoccer Berbas Pantai, pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP) Kantor wali kota, hingga pengadaan mes di Jakarta.
Pembangunan lapangan minisoccer di Berbas Pantai sebelumnya diproyeksikan Rp 13,8 miliar. Program itu merupakan janji kepala daerah terbaik untuk pembuatan sarana olahraga di 15 kelurahan.
Sementara pemasangan ACP Kantor Wali Kota sebelumnya digelontorkan Rp 5 miliar. Rencana itu untuk mengurangi biaya pemeliharaan untuk kantor wali kota yang selalu tinggi.
Rencana pengadaan mess di Jakarta dikucurkan Rp8 miliar. Hal ini selaras dengan biaya sewa bangunan yang ada saat ini terlalu tinggi untuk jangka waktu panjang. (*)
Editor : Dwi Restu A