KALTIMPOST.ID-Kinerja pendapatan pajak daerah Kota Bontang pada triwulan (TW) I 2026 menunjukkan tren positif. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi telah melampaui target awal, meski masih ada sektor yang perlu perhatian serius, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, menjelaskan bahwa target pajak daerah tahun ini sebesar Rp226,97 miliar. Dari target tersebut, realisasi hingga akhir TW I mencapai Rp40,69 miliar atau 17,93 persen. “Target TW I itu 15 persen. Realisasi kita sudah 17,93 persen, artinya melampaui target,” kata Natalia.
Meski capaian secara umum positif, PBB-P2 masih menjadi sorotan. Dari target Rp62,06 miliar pada 2026, realisasi baru Rp1,88 miliar atau 3,04 persen. “Untuk PBB memang masih rendah. Ini karena faktor waktu distribusi SPPT dan kebiasaan pembayaran wajib pajak,” ucapnya.
Baca Juga: Solusi Air Bersih Bontang: Uji Coba SPAM Regional Indominco Dijadwalkan 21 April 2026
Natalia menerangkan, penetapan dan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru dilakukan pada Februari. Proses distribusi dari kelurahan ke RT hingga ke masyarakat juga membutuhkan waktu. Selain itu, pola pembayaran masyarakat dan perusahaan berbeda. Wajib pajak dari sektor perusahaan yang porsinya mencapai sekitar Rp46 hingga Rp48 miliar dari total target PBB. Umumnya baru melakukan pembayaran pada triwulan II.
“Kalau perusahaan itu biasanya menunggu proses administrasi internal. Jadi banyak yang bayar di TW II,” tutur dia. Sementara itu, masyarakat cenderung membayar mendekati jatuh tempo pada triwulan III hingga IV. Hal ini menyebabkan capaian awal PBB-P2 terlihat rendah.
Di sisi lain, beberapa jenis pajak justru menunjukkan performa tinggi. Pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 67,89 persen, pajak air tanah 62,98 persen, dan pajak reklame hampir 58 persen. Bapenda kini fokus meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui berbagai strategi, termasuk layanan jemput bola ke kelurahan dan kemudahan pembayaran secara online. “Yang menjadi PR kita memang di masyarakat. Kalau perusahaan relatif patuh, tapi masyarakat masih perlu didorong,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki