KALTIMPOST.ID-Rencana implementasi program Kartu Bontang Pintar (KBP) diproyeksi tidak akan direalisasikan oleh Pemkot Bontang. Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan efektivitas program yang sudah berjalan.
Menurut Neni, substansi dari KBP sejatinya telah lebih dulu dilaksanakan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat. Bahkan menyasar seluruh pelajar jenjang SD hingga SMP. “Isi dari kartu itu untuk baju, sepatu, tas, dan buku. Itu semua sudah kita berikan,” kata Neni.
Pemkot Bontang saat ini telah menyalurkan bantuan untuk kebutuhan perlengkapan sekolah. Bahkan, nilai bantuan yang diberikan disebut lebih besar dibandingkan skema serupa di tingkat nasional.
Baca Juga: Nasib Kartu Bontang Pintar: Anggaran Belum Final, Nilai Bantuan Bakal Dipangkas?
Neni menilai, jika program KBP tetap dijalankan, akan berpotensi terjadi duplikasi anggaran. Hal ini dinilai tidak efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kita tidak boleh dobel anggaran. Kalau sudah diberikan dalam bentuk lain, ya tidak perlu lagi pakai kartu,” ucapnya.
Ia juga membandingkan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memiliki cakupan bantuan lebih terbatas. Menurutnya, program Pemkot Bontang justru lebih komprehensif dan telah berjalan lebih dahulu.
Selain faktor efisiensi, keputusan ini juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Meski demikian, Neni memastikan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Demo 21 April Kaltim: Massa Desak Audit Pemprov dan Hentikan Praktik KKN
Ia menegaskan komitmen pemerintah adalah memastikan seluruh anak di Bontang tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. “Kita fokus pada substansi, bukan simbol programnya,” tutur dia.
Ke depan, Pemkot Bontang akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh program bantuan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. (riz)
Editor : Muhammad Rizki