KALTIMPOST.ID, BOTANG - Tekanan fiskal yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia membuat pemerintah harus memutar otak. Terutama memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan pentingnya optimalisasi pajak daerah dari sektor pariwisata, khususnya hotel, guest house, dan villa yang berkembang di kawasan Bontang Kuala (BK). Langkah pendataan yang saat ini dilakukan pemerintah dinilai sebagai strategi tepat untuk meningkatkan PAD.
Politisi Golkar ini menyebut pertumbuhan usaha penginapan di Bontang, termasuk villa-villa di kawasan pesisir, merupakan potensi besar yang belum tergarap maksimal dari sisi pajak. Ia menilai, selain memiliki hak untuk menjalankan usaha, para pelaku usaha juga wajib memenuhi kewajiban terhadap daerah.
“Pemerintah sudah menyediakan infrastruktur dan menjadikan Bontang sebagai kota tujuan wisata. Maka pelaku usaha juga harus berkontribusi melalui pajak daerah,” kata Rustam.
Rustam juga menyoroti masih adanya pengelola villa yang belum mengantongi izin resmi maupun belum membayar pajak. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi merugikan daerah sekaligus menciptakan ketimpangan dengan pelaku usaha yang taat aturan.
“Kalau mereka ilegal, tidak punya izin, dan tidak mau bayar pajak, lalu apa fungsi keberadaan mereka bagi daerah? Ini yang harus ditertibkan,” ucapnya.
Rustam mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk aktif melakukan pendataan jemput bola guna menginventarisasi jumlah villa dan usaha sejenis di BK. Dari data tersebut, pemerintah diharapkan dapat menghitung potensi pajak yang bisa dioptimalkan.
Menurutnya, langkah ini menjadi krusial mengingat kondisi fiskal daerah saat ini yang menuntut peningkatan PAD dari berbagai sektor, termasuk pajak hotel, parkir, hingga penyewaan fasilitas umum.
Di sisi lain, Rustam juga mengungkapkan kondisi okupansi hotel di Bontang mulai menunjukkan tren positif. Tingkat hunian saat ini berada di kisaran 60 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sempat mengalami penurunan.
“Ini mulai naik, terutama setelah momen libur dan adanya daya tarik seperti kawasan kuliner Bontang Kuala serta aktivitas hiburan lainnya,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua PHRI Bontang ini.
Meski demikian, ia menilai peningkatan tersebut masih belum dipengaruhi secara signifikan oleh keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Faktor utama kenaikan okupansi lebih disebabkan oleh momentum liburan dan aktivitas lokal.
Ke depan, Rustam berharap seluruh pelaku usaha pariwisata di Bontang dapat berinovasi sekaligus patuh terhadap regulasi. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo