KALTIMPOST.ID, BONTANG - DPRD Bontang mendorong langkah cepat pemerintah dalam mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor pertambangan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menegaskan pentingnya mitigasi sejak dini agar dampak sosial dapat diminimalkan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada data pasti terkait jumlah tenaga kerja yang akan terdampak.
Namun, potensi tersebut dinilai cukup besar sehingga perlu diantisipasi secara serius. “Kita belum tahu berapa jumlah pasti yang terdampak. Tapi ini harus diantisipasi sejak sekarang,” kata Heri.
Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat DPRD akan menggelar rapat kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang untuk membahas langkah konkret menghadapi situasi tersebut.
Baca Juga: Serikat Buruh Kaltim Wanti-Wanti, PHK Bisa Jadi Musibah Sosial
Salah satu fokus utama adalah mendorong Disnaker melakukan pendataan tenaga kerja yang berpotensi terdampak, termasuk berkoordinasi langsung dengan perusahaan tambang. “Disnaker harus konsultasi dengan perusahaan. Berapa jumlah yang akan terdampak, khususnya warga Bontang,” ucapnya.
Selain pendataan, DPRD juga menekankan pentingnya program pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini dapat dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
“Harus ada pelatihan. Supaya mereka punya keterampilan dan bisa membuka usaha setelah tidak bekerja lagi,” tutur dia.
Politikus Gerindra ini menilai, pekerja yang terkena PHK biasanya mendapatkan pesangon. Namun tanpa pembinaan yang tepat, dana tersebut berisiko habis tanpa memberikan manfaat jangka panjang. “Jangan sampai pesangon habis begitu saja. Harus ada pembinaan agar bisa digunakan untuk usaha,” terangnya.
Baca Juga: Hardiknas 2026, DPRD Bontang Soroti Krisis Guru dan Dukung Diskresi Pemkot
Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya bertugas mencarikan pekerjaan baru, tetapi juga harus hadir dalam memberikan pendampingan dan pembekalan bagi masyarakat. “Minimal mereka punya kegiatan produktif dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” sebutnya.
DPRD juga menekankan pentingnya kecepatan dalam mengambil langkah. Semakin cepat mitigasi dilakukan, semakin kecil dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk potensi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo