BONTANG – Keterbatasan anggaran daerah dinilai tak bisa lagi dijadikan alasan terhambatnya pembangunan sektor pendidikan. DPRD Bontang meminta sekolah lebih agresif “menjemput bola” ke pemerintah pusat demi mendapatkan bantuan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas pendidikan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto menilai pola lama yang hanya bergantung pada APBD sudah tidak relevan di tengah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang semakin ketat. Dampaknya, ruang gerak pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan pendidikan ikut menyempit.
Menurutnya, kondisi tersebut harus direspons dengan perubahan pola pikir seluruh pemangku kepentingan pendidikan, terutama sekolah swasta. Ia meminta pihak sekolah aktif membangun komunikasi hingga ke tingkat kementerian agar peluang bantuan pusat bisa terbuka lebih luas.
Baca Juga: DPRD Bontang Soroti PROPER Merah KNI dan BBRI, Komisi C Segera Panggil DLH
“Sekarang kondisinya berbeda. Fiskal daerah terbatas. Jadi sekolah juga harus aktif mencari peluang ke pusat, jangan hanya menunggu bantuan daerah,” kata Heri Keswanto.
Politikus Gerindra itu mencontohkan salah satu sekolah swasta di Bontang yang berhasil memperoleh bantuan revitalisasi bangunan dalam jumlah besar setelah memperbarui data melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci utama karena pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi riil sekolah berdasarkan data yang diinput secara jujur dan terbuka.
“Ini yang harus dipahami bersama. Jangan takut menyampaikan kondisi sebenarnya. Kalau memang kekurangan ruang kelas atau fasilitas, sampaikan apa adanya supaya pusat tahu kebutuhan kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah data diperbaiki, pihak sekolah tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menjelaskan kebutuhan pembangunan secara rinci.
Hasilnya, bantuan yang awalnya hanya direncanakan sekitar Rp500 juta meningkat drastis hingga lebih dari Rp2 miliar. Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan delapan ruang kelas baru.
“Awalnya hanya sekitar Rp500 juta. Tapi setelah komunikasi berjalan baik dan kebutuhan dijelaskan detail, akhirnya bantuannya naik jadi lebih dari Rp2 miliar,” tuturnya.
Menurut Heri, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa akses anggaran pusat sebenarnya terbuka lebar bagi daerah. Namun, peluang itu hanya bisa diraih apabila sekolah memiliki inisiatif, keberanian membangun komunikasi, dan menyampaikan data secara valid.
Ia menegaskan, kepala sekolah dan tenaga pendidik kini tidak cukup hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar. Mereka juga dituntut lebih aktif mencari peluang pendanaan demi peningkatan kualitas pendidikan.
“Tidak semua harus bergantung pada APBD. Kepala sekolah juga harus berani membangun jaringan ke pusat dan menyampaikan langsung kebutuhan sekolahnya,” tegasnya.
Heri berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di Bontang agar pembangunan fasilitas pendidikan tetap berjalan meski kondisi anggaran daerah sedang terbatas.
Editor : Muhammad Ridhuan