KALTIMPOST.ID, BONTANG - Peluang memberikan bantuan pemasangan kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) bagi sekolah swasta dari Pemkot Bontang, terbuka lebar. Wacana itu mencuat setelah beberapa sekolah swasta di Bontang menjadi sasaran pencurian dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan rencana tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena belum tersedia alokasi anggaran pada APBD 2026. Pemkot akan lebih dulu melihat kemampuan keuangan daerah sebelum memutuskan kebijakan tersebut.
Menurut Neni, pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Namun, setiap program tetap harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Baca Juga: Banjir Promo Honda Kelas dari Astra Motor Kaltim 1: Diskon Angsuran hingga Rp 7,2 Juta!
"Pendidikan itu untuk semua. Insyaallah kalau kemampuan keuangan daerah memungkinkan, nanti akan kita coba siapkan. Tetapi memang penganggarannya saat ini belum ada," kata Neni.
Ia menjelaskan, salah satu opsi yang dapat dikaji adalah memanfaatkan anggaran dari mandatory spending sektor pendidikan. Namun, pembahasan itu masih memerlukan kajian lebih lanjut agar tidak mengganggu program pendidikan lainnya yang telah lebih dulu direncanakan.
Meski membuka peluang bantuan, Neni menilai pengamanan sekolah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, setiap yayasan maupun pengelola sekolah juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aset yang dimiliki.
"Kalau memang ada ruang anggaran dan dananya tersedia, kenapa tidak kita bantu. Tetapi sekolah juga harus menjaga lingkungannya. Misalnya dengan menempatkan petugas keamanan. Jadi bukan semuanya harus pemerintah yang menyiapkan," ucapnya.
Baca Juga: Bukan Dihapus, Proyek RS Tipe D Bontang Rp46 Miliar Ditunda, Pemkot Prioritaskan Program untuk Warga
Ia menambahkan, keberadaan CCTV juga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Selain biaya pengadaan perangkat, sekolah juga harus menyiapkan anggaran untuk jaringan internet serta biaya perawatan agar kamera dapat berfungsi secara optimal.
"Belum lagi biaya internetnya, biaya operasionalnya, itu juga menjadi beban. Karena itu setiap sekolah memang harus berupaya mandiri sesuai kemampuannya," tutur dia.
Dengan kondisi keuangan daerah yang masih mengalami tekanan, Pemkot Bontang memilih memprioritaskan program-program yang langsung berkaitan dengan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, bantuan CCTV bagi sekolah swasta belum menjadi program prioritas dalam waktu dekat.
Neni memastikan pemerintah tetap akan mendiskusikan kebutuhan tersebut apabila kondisi fiskal daerah mulai membaik. Menurutnya, seluruh usulan yang bertujuan meningkatkan keamanan lingkungan pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah.
"Kita akan diskusikan lagi. Kalau nanti memang memungkinkan dan ada kemampuan keuangan daerah, tentu akan kita pertimbangkan," terangnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pengelola sekolah menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Pemerintah siap memberikan dukungan sesuai kapasitas keuangan daerah, sementara pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan upaya pengamanan secara mandiri agar risiko tindak pencurian dapat diminimalkan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo