KALTIMPOST.ID, BONTANG - Saat kas daerah harus diatur lebih ketat, Pemkot Bontang mulai mengetuk pintu perusahaan untuk mengambil porsi lebih besar dalam pembangunan kota. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni meminta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan diarahkan lebih luas untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: APBD Bontang 2027 Seret, Neni Kejar Dana Pusat hingga Bantuan Pemprov
Permintaan itu disampaikan Neni dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda APBD 2027, Sabtu (12/9/2026), di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.
Menurut Neni, pembangunan Bontang bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha yang tumbuh bersama kota juga memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan, terutama ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang terbatas.
“Dalam kondisi fiskal yang lebih terbatas, kami mengharapkan peran dan kontribusi dunia usaha semakin diperkuat,” kata Neni.
Baca Juga: KUNDHARA/KP) APBD Bontang 2027 Ketat, Neni Tetap Kunci Lima Proyek Infrastruktur Prioritas
Pemkot mengapresiasi sejumlah perusahaan yang selama ini telah menyalurkan kontribusi melalui program TJSL. Salah satu yang disebut adalah dukungan perusahaan melalui skema Sharing Iuran (SSI) Jaminan Kesehatan.
Dukungan tersebut dinilai membantu pemerintah menjaga keberlanjutan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Selain kesehatan, kontribusi TJSL juga telah diarahkan untuk pematangan lahan Sekolah Rakyat.
Ke depan, Neni ingin cakupan TJSL tidak berhenti pada program yang bersifat bantuan. Perusahaan didorong mengarahkan dukungan pada sektor yang memiliki manfaat langsung dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga: Pemkab Kubar Pacu Percepatan e-SPM Triwulan III dan Penataan Target Layanan Dasar
Sektor yang disebut meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, pengembangan UMKM, ketenagakerjaan, ruang publik, infrastruktur lingkungan, hingga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Pemkot Bontang bahkan telah menyurati perusahaan terkait hasil Musrenbang yang dinilai dapat dibiayai melalui TJSL. Neni menyebut pemerintah akan melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan perusahaan pada November.
Program TJSL akan disandingkan dengan program pemerintah sehingga dukungan perusahaan dapat lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Sinergi Pemerintah Daerah, DPRD dan dunia usaha menjadi semakin penting agar keterbatasan APBD tidak menghambat upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga: Atur Siskamling hingga Sanksi Buang Sampah Sembarangan, Pemkot Balikpapan Godok Raperda Trantibum
Kebijakan ini menjadi salah satu strategi Pemkot Bontang menghadapi RAPBD 2027. Selain melakukan efisiensi belanja, pemerintah juga berusaha memperbesar sumber dukungan pembangunan dari luar APBD.
Neni berharap semakin banyak perusahaan mengambil bagian dalam pola kolaborasi tersebut. Dengan begitu, TJSL bukan hanya memberikan manfaat di sekitar wilayah operasional perusahaan, tetapi ikut menjawab kebutuhan strategis pembangunan Kota Bontang. (*)
Editor : Sukri Sikki