KALTIMPOST.ID, BONTANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang mendalami sejumlah dugaan kejanggalan dalam pengadaan lift Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) senilai Rp3,7 miliar. Penyidik kini menelusuri kesesuaian proses lelang, kualifikasi penyedia, spesifikasi perangkat, hingga pekerjaan konstruksi penunjang lift yang dikerjakan pada 2023.
Baca Juga: Labkesmas Bontang Dapat Rp18 Miliar dari Kemenkes, Lantai Dua Dibangun 2027
Kepala Kejari Bontang Beni Putra melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Imam Roesli mengatakan, penyidik menemukan sejumlah aspek yang perlu diklarifikasi. Salah satunya menyangkut dugaan tidak adanya dukungan distributor atau pabrikan dalam proses pengadaan tersebut.
“Yang pertama terkait dengan proses lelangnya, dia tidak didukung oleh distributor,” kata Imam.
Proyek yang dikerjakan PT Khalifah Borneo Mandiri itu diduga menggunakan komponen lift yang didatangkan dari China. Komponen tersebut dikirim melalui Semarang sebelum diteruskan ke Balikpapan untuk dirakit menjadi unit lift yang kemudian dipasang di Pasar Tamrin.
Baca Juga: Bontang Kantongi Rp13 Miliar dari Kemenkes, Nasib Gedung C RSUD Taman Husada Menunggu
Penyidik turut menelusuri asal-usul komponen serta mekanisme perakitannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian perangkat yang terpasang dengan spesifikasi dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pengadaan.
Kejanggalan lainnya ditemukan pada komponen pintu dan penutup kabin lift. Bagian tersebut diduga tidak didatangkan sebagai satu paket dari pabrikan, melainkan dibuat secara terpisah menggunakan material yang dibeli dari toko bangunan.
“Penutup lift itu juga dibuat sendiri. Bukan satu paket yang datang dari China. Mereka produksi di workshop,” ucapnya.
Baca Juga: Dekan Kesmas Ingatkan Dampak Kronis PM 2,5, Kelompok Rentan jadi Prioritas
Material berupa pelat besi disebut diolah di bengkel milik penyedia di Balikpapan untuk dijadikan pintu dan penutup kabin. Penyidik perlu memastikan apakah metode pengerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan yang disepakati dalam kontrak.
Selain komponen perangkat, penyidik menyoroti penggabungan pengadaan lift dengan pekerjaan konstruksi bangunan dalam satu paket. Menurut Imam, kedua jenis pekerjaan tersebut memiliki kebutuhan kualifikasi yang berbeda.
Ia menyebut PT Khalifah Borneo Mandiri berkualifikasi sebagai penyedia lift, bukan penyedia jasa konstruksi. Karena itu, penyidik mendalami kesesuaian kualifikasi perusahaan dengan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.
“Ini juga menjadi bagian yang kami dalami, terutama berkaitan dengan kualifikasi penyedia dan kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan,” tutur dia.
Aspek lain yang menjadi perhatian ialah persyaratan garansi pabrikan, sertifikasi perangkat, serta pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga masuk dalam penelusuran penyidik.
Namun, pemenuhan atau dugaan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut belum dapat dipastikan sebelum pemeriksaan dokumen dan pengujian teknis rampung. Penyidik masih harus mencocokkan dokumen pengadaan dengan kondisi aktual perangkat yang terpasang.
Untuk memperkuat pembuktian, Kejari Bontang melibatkan tiga ahli, masing-masing di bidang mekanikal, elektrikal, dan konstruksi. Ahli mekanikal dan elektrikal bertugas memeriksa spesifikasi, kualitas, serta mutu perangkat lift.
Sementara itu, ahli konstruksi akan mengevaluasi kualitas bangunan penunjang yang berada di Pasar Tamrin. “Pemeriksaan ahli dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan spesifikasi dan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak,” terangnya.
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu (24/10/2026). Hasil evaluasi para ahli akan menjadi bahan bagi penyidik untuk menilai apakah terdapat ketidaksesuaian teknis maupun pekerjaan yang tidak sejalan dengan ketentuan kontrak.
Setelah pemeriksaan teknis selesai, penyidik berencana meminta Inspektorat Daerah menghitung potensi kerugian keuangan negara. Penghitungan tersebut akan menjadi bagian penting dalam pendalaman perkara, bersama hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi.
“Setelah pemeriksaan ahli, kami berencana meminta Inspektorat menghitung potensi kerugian keuangan negara,” sebutnya.
Dalam proses penyidikan, sekitar 15 saksi telah dimintai keterangan. Jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila penyidik membutuhkan informasi tambahan untuk mengungkap pelaksanaan proyek secara menyeluruh.
Saksi yang telah diperiksa berasal dari berbagai unsur yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Di antaranya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, Kepala UPT Pasar, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Pengadaan lift Pasar Tamrin dilaksanakan pada 2023 dengan nilai kontrak Rp3,7 miliar dan dikerjakan PT Khalifah Borneo Mandiri. Penyidik kini mendalami rangkaian proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku. (*)
Editor : Sukri Sikki