KALTIMPOST.ID, BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat transformasi digital melalui integrasi layanan pemerintahan. Dua inovasi sekaligus diresmikan dalam rangkaian kegiatan Transformasi Digital dan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik serta Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2026, Selasa (10/11/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Dua inovasi tersebut adalah Command Center Pemerintah Kota Bontang dan aplikasi Super Apps Limau. Keduanya diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi sekaligus memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang Andi Hasanuddin Akmal mengatakan, transformasi digital tidak cukup hanya dilakukan dengan menghadirkan berbagai aplikasi. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses bisnis dan pengelolaan data antarperangkat daerah berjalan secara terpadu.
Baca Juga: Daftar AI Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia 2026, ChatGPT Nomor Satu, Gemini Mengejar
"Transformasi digital menuntut kita bukan hanya piawai membuat aplikasi, melainkan mampu merajut proses bisnis pemerintah agar terpadu, lincah, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
Dia menjelaskan, Command Center disiapkan sebagai sarana untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan informasi pemerintahan secara terpadu. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), memantau pelaksanaan program pembangunan, serta menyediakan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta aktif mendukung pemanfaatan fasilitas tersebut, terutama melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, aplikasi Super Apps Limau dirancang sebagai satu pintu akses berbagai layanan dan informasi Pemkot Bontang. Melalui platform ini, masyarakat diharapkan lebih mudah menemukan layanan pemerintahan yang sebelumnya tersebar di berbagai kanal digital.
Baca Juga: Kubar Bidik Tuan Rumah Porprov Kaltim 2030, Sejumlah Venue Disiapkan
"Melalui Limau diharapkan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan dan informasi pemerintahan secara lebih praktis dan efisien," ucapnya.
Andi juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan. Menurutnya, semakin banyak layanan yang menggunakan sistem elektronik, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan informasi masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama perlindungan data pribadi oleh jajaran perangkat daerah. Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
"Melalui komitmen ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat tata kelola keamanan informasi, meningkatkan kesadaran aparatur, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi," tuturnya.
Baca Juga: Insentif Mobil Listrik dan Hybrid 2027 Berubah, TKDN Wajib 60 Persen, Ini Syarat Terbarunya
Di sisi lain, malam penganugerahan keterbukaan informasi publik menjadi bentuk apresiasi kepada badan publik yang telah mengikuti monitoring dan evaluasi (monev). Diskominfo Bontang melaksanakan evaluasi tersebut sejak 9 Februari hingga 7 Mei 2026.
Penilaian dilakukan untuk mengukur kesungguhan perangkat daerah hingga tingkat kelurahan dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan informasi yang transparan dan mudah diakses.
Andi menyebutkan, hasil evaluasi tersebut menjadi modal bagi Bontang dalam mengikuti penilaian keterbukaan informasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Ada empat kategori yang diikuti, yakni pemerintah daerah, perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan se-Kaltim.
Dia mengungkapkan, sejumlah kelurahan di Bontang berhasil masuk dalam tiga besar sementara pada kategori kelurahan. Bahkan, beberapa perangkat daerah juga bersaing di posisi teratas.
"Alhamdulillah, di tingkat kelurahan, tiga-tiganya yang masuk peringkat tiga besar merupakan kelurahan Kota Bontang. Mudah-mudahan ini berlanjut terus," harapnya.
Selain keterbukaan informasi, Diskominfo juga memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengelolaan statistik sektoral. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik sehingga kebijakan dan program pemerintah memiliki dasar data yang sahih dan teruji.
Apresiasi turut diberikan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang selama ini berperan sebagai penghubung informasi pemerintah dengan masyarakat. Keberadaan KIM dinilai penting untuk menangkal hoaks sekaligus menyebarluaskan informasi pembangunan hingga ke lingkungan warga.
Baca Juga: APBD Balikpapan 2027 Diproyeksi Tembus Rp2,93 Triliun
Andi berharap rangkaian kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Dukungan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diperlukan agar transformasi digital, keterbukaan informasi, serta perlindungan data pribadi dapat berjalan beriringan.
"Kami optimistis upaya mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dapat terus kita tingkatkan," pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi