KI Kaltim: Digitalisasi Harus Diiringi Keterbukaan Informasi

ADV • Dipublikasikan Rabu, 11 November 2026 | 08:45 WIB
Komisioner KI Kaltim Muhammad Idris menyampaikan arahan dalam kegiatan transformasi digital Super Apps Limau dan penganugerahan keterbukaan informasi publik serta KIM Kota Bontang 2026. (ADIEL KUNDHARA/KALTIM POST)
Komisioner KI Kaltim Muhammad Idris menyampaikan arahan dalam kegiatan transformasi digital Super Apps Limau dan penganugerahan keterbukaan informasi publik serta KIM Kota Bontang 2026. (ADIEL KUNDHARA/KALTIM POST)

 
KALTIMPOST.ID, BONTANG - Transformasi digital tidak boleh sekadar menjadi ajang pembaruan teknologi. Lebih dari itu, digitalisasi harus menjadi sarana untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Idris dalam acara Transformasi Digital Super Apps Limau dan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (10/11/2026).

Idris mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, peluncuran inovasi digital dan pemberian penghargaan kepada badan publik merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.

Baca Juga: Cuaca Kaltim Hari Ini 11 November 2026: IKN Cerah Berawan, 4 Wilayah Berpotensi Hujan

“Transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan mutlak agar pelayanan informasi publik menjadi lebih cepat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Idris.

Dia menegaskan, keterbukaan informasi dan digitalisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Keterbukaan informasi dan digitalisasi ibarat dua sisi mata uang yang sama. Keduanya bermuara pada terwujudnya good governance dan terciptanya kepercayaan publik yang lebih baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Idris juga menyebut malam penganugerahan bukan sekadar seremoni pemberian penghargaan. Momentum itu merupakan bentuk pengakuan terhadap kerja keras badan publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Kelompok Informasi Masyarakat yang telah berupaya membangun budaya keterbukaan informasi.

Baca Juga: Daftar AI Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia 2026, ChatGPT Nomor Satu, Gemini Mengejar

Dia berharap penghargaan yang diterima para peserta dapat menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, instansi yang belum meraih predikat informatif diminta tidak berkecil hati dan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan.

“Penghargaan ini sejatinya bukan akhir dari sebuah capaian, melainkan bentuk pengakuan atas ikhtiar kolektif kita dalam merawat budaya keterbukaan,” tutur dia.

Idris juga mengingatkan seluruh badan publik di Bontang agar serius mengikuti tahapan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2026. Saat ini, proses tersebut masih memasuki tahap verifikasi hasil perbaikan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Setelah tahap tersebut, monev akan berlanjut ke presentasi, visitasi, hingga uji publik. Seluruh badan publik diminta mempersiapkan diri secara maksimal agar dapat memenuhi standar keterbukaan informasi yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Kubar Bidik Tuan Rumah Porprov Kaltim 2030, Sejumlah Venue Disiapkan

“Kami berharap seluruh badan publik agar serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti tahapan monev ini dengan baik,” terangnya.

Dia turut mengapresiasi jajaran PPID Kota Bontang yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam mendorong keterbukaan informasi. Idris berharap semangat tersebut tidak berhenti setelah penghargaan dibagikan, tetapi terus menjadi bagian dari budaya kerja setiap instansi.

Bagi badan publik yang telah menerima penghargaan, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi instansi lainnya. Sementara itu, instansi yang belum memperoleh predikat informatif perlu terus berbenah, terutama dalam pengelolaan dokumentasi dan pelayanan permohonan informasi masyarakat.

“Jadikan capaian hari ini sebagai pelecut semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal kepada masyarakat,” pesannya.

Menutup sambutannya, Idris menyampaikan selamat atas pelaksanaan transformasi digital Super Apps Limau dan penganugerahan keterbukaan informasi publik serta KIM Kota Bontang 2026. Dia berharap inovasi tersebut semakin memperkuat pelayanan pemerintah yang transparan dan berorientasi kepada masyarakat.

Baca Juga: APBD Balikpapan 2027 Diproyeksi Tembus Rp2,93 Triliun

“Mari kita terus gelorakan semangat keterbukaan informasi publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan melayani masyarakat dengan hati,” pungkasnya. (*)

Editor : Ery Supriyadi
super apps Limau Komisi Informasi Kaltim keterbukaan informasi publik pemkot bontang