KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hendra Rahtomo, atau yang akrab disapa Romy Soekarno, mengajukan usulan nomenklatur baru untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Ibu Kota Politik dan Pemerintahan.
Usulan ini disampaikan Romy dalam Rapat Kerja Komisi II pada hari Selasa (25/11), yang turut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN. Menurutnya, penggunaan istilah "Ibu Kota Politik" yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2028 berpotensi memicu salah tafsir di kalangan masyarakat.
"Otorita IKN, saya punya ide, Pak Basuki. Jika hanya 'Ibu Kota Politik', tanpa ada unsur 'pemerintahan', itu kurang tepat. Seharusnya menjadi Ibu Kota Politik dan Pemerintahan," kata Romy dalam rapat tersebut.
"Jika hanya politik, nanti kesannya hanya diisi oleh kepentingan partai politik. Sementara, jika 'Ibu Kota Politik dan Pemerintahan', artinya isinya adalah kementerian dan lembaga negara," tambahnya.
Baca Juga: Kenapa 4.000 ASN Belum Dipindah ke IKN? Menteri PANRB Beberkan Biang Masalah
Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan revisi istilah tersebut agar lebih merefleksikan peran IKN sebagai pusat administrasi negara. "Saya harap nomenklatur ini masih dapat diubah menjadi Ibu Kota Politik dan Pemerintahan," ujar Romy.
Pada kesempatan yang sama, Romy juga mempertanyakan kesiapan sistem smart governance IKN, yang dinilainya masih memerlukan penyempurnaan agar dapat terintegrasi secara penuh dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.Dasar Penetapan dan Prasyarat IKN
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah diundangkan pada 30 Juni 2025.
Namun, Perpres tersebut menetapkan sejumlah kriteria wajib, termasuk tuntasnya pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800-850 hektare, pembangunan gedung dan perkantoran harus mencapai progres minimal 20 persen.
Baca Juga: Pembatalan HGU 190 Tahun di IKN Berisiko Hambat Investasi, Pemerintah Siapkan Insentif Pengganti
Hunian yang layak dan berkelanjutan terisi setidaknya 50 persen, sakupan sarana dan prasarana dasar di kawasan IKN ditargetkan mencapai 50 persen, dan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan minimal berada di angka 0,74.
IKN Disiapkan untuk Generasi Muda
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, tidak memberikan tanggapan langsung mengenai usulan nomenklatur dari Romy. Namun, ia mengaku mendapatkan dukungan kuat untuk segera mengoperasikan IKN. Saat ini, OIKN sedang memproses persiapan pemindahan ASN.
Basuki menyebutkan bahwa IKN disiapkan bagi generasi muda. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa generasi yang lebih tua cenderung sudah memiliki aset yang mapan di Jakarta.
"Jelas, siapa pun yang pindah nanti bukanlah generasi senior, karena mereka sudah punya banyak aset di sini, jadi akan sulit. IKN ini memang ditujukan untuk generasi muda," tegas Basuki.
Pernyataan ini merupakan respons Basuki terhadap anggapan yang beredar bahwa IKN selama ini dipandang sebagai tempat penjatuhan sanksi bagi ASN. Basuki meyakini bahwa pandangan tersebut bukan berasal dari pimpinan atau anggota Komisi II DPR, melainkan dari masyarakat atau pihak yang belum pernah mengunjungi IKN.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Otorita IKN Tebar Ikan di Embung KIPP
Menurut Basuki, tinggal di IKN justru dapat meningkatkan angka harapan hidup hingga lima tahun. "Seperti Syekh Aher (Ahmad Heryawan), begitu melihat saya di sana, ia berkata, 'Kok sekarang terlihat jauh lebih muda?' Jadi, hidup di IKN, insyaallah harapan hidup (life expectancy) akan bertambah lima tahun," klaim Basuki.
Basuki menjelaskan bahwa harapan hidup sangat berkaitan erat dengan kualitas udara. Ia menyebut indeks kualitas udara di IKN jauh lebih baik karena berada di bawah angka 10. "Jadi, oksigennya sangat banyak. Saat sore, kalau berkunjung ke sana, udaranya lebih segar," katanya.
Pada penutup rapat, Basuki menyampaikan terima kasih atas dukungan besar yang ia rasakan dari Komisi II DPR. Ia berjanji akan membawa pesan dukungan ini kepada para investor. "Dan ini pasti akan saya sampaikan kepada para investor," pungkasnya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko