Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Politik Kebangsaan Pemuda

M
Muhammad Aufal Fresky. (IST)
Muhammad Aufal Fresky. (IST)

Advertisement

Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura

KALTIMPOST.ID, Mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa untuk memperbaiki negeri ini, idealnya melalui jalur politik praktis. Menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol) yang kemudian mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota legislatif (DPR/DPRD), kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya), atau bahkan presiden atau wakil presiden.

Hal tersebut dipandang jauh lebih efektif dan efisien untuk membenahi karut-marut negeri. Pendapat semacam itu sah-sah saja tentunya. Di sisi lain, ada yang melarang kita untuk menceburkan diri ke gelanggang politik praktis karena politik dianggap terlalu keruh dan kotor. Ditambah lagi, konon katanya, di dunia politik yang penuh intrik itu, tidak ada yang namanya kawan dan lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi.

Advertisement

Melihat perbedaan pandangan itu, lantas bagaimana dengan kaum muda kita hari ini? Apakah semakin antusias untuk terlibat aktif atau justru semakin apatis terhadap dunia politik? Saya tidak bisa menyimpulkan secara serampangan mengingat anak-anak muda kita yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini memiliki beragam pola pikir yang berlainan, begitu pula dengan latar belakang masing-masing yang kemudian membentuk pandangan hidupnya, termasuk mengenai dunia politik.

Saya pun tidak bisa merinci atau menjabarkan secara detail seberapa banyak pemuda yang pesimistis dan seberapa banyak yang optimistis terhadap masa depan perpolitikan tanah air. Hanya saja, kalau jujur, sebagian elite politik yang niretika dan tunamoral membuat anak-anak muda kehilangan sandaran dan sosok panutan.

Advertisement

Ternyata, sebagian tokoh politik justru tidak memberikan keteladanan. Buktinya, tidak sedikit yang tertangkap tangan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terlalu banyak bukti yang mengungkapkan ketidakprofesionalan dan kesewenang-wenangan sebagian pejabat kita. Bukankah rata-rata dari mereka adalah kader partai?

Kenyataan pahit itu semakin menguatkan alasan kaum muda untuk menjauhi dunia politik. Politik di negeri ini dianggap sudah tidak sehat. Demokrasi di Indonesia pun dinilai sedang menuju kemunduran. Sebab, yang dibicarakan dan dibahas oleh petinggi-petinggi parpol hanya berkaitan dengan bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan. Yang didiskusikan sebatas bagaimana meraup suara sebanyak-banyaknya ketika pemilu. Orientasi dan gerak langkahnya bukan tentang bagaimana melahirkan lebih banyak pemimpin dan legislator yang amanah serta bertanggung jawab. Semua seakan bergeser hanya pada bagaimana memenangkan setiap kompetisi politik. Setelah itu, urusan rakyat tidak lagi menjadi perhatian.

Padahal, Marcus Aurelius, filsuf Romawi, pernah mengingatkan melalui petuahnya, "Jika tidak benar, jangan lakukan; jika tidak benar, jangan katakan." Kutipan ini menekankan pentingnya melakukan apa yang benar dan mengatakan kebenaran, meskipun hal itu mungkin sulit atau tidak populer.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sebagian politisi kita saat ini. Apa yang dikatakan tidak selaras dengan apa yang dikerjakan. Hari ini mengatakan A, besok bisa berubah menjadi B atau bahkan Z. Bahkan, bisa jadi dalam hitungan menit seolah-olah "hilang ingatan" bahwa ia pernah mengatakan A. Pantas saja ketika mereka menjabat, janji-janji politiknya dianggap angin lalu.

Bukankah hal itu menjadi gambaran nyata bahwa sebagian politisi kita hanya bermanis muka ketika memiliki kepentingan? Melihat fakta semacam itu, kita sebagai kaum muda rasanya tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai terhanyut dalam arus yang salah. Dalam konteks tersebut, politik kebangsaan kaum muda menjadi salah satu harapan bagi seluruh rakyat.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Istana Tepis Isu Reshuffle Kabinet dan Ganti Kapolri untuk "Preteli" Pengaruh Jokowi

Istana Tepis Isu Reshuffle Kabinet dan Ganti Kapolri untuk "Preteli" Pengaruh Jokowi

Wamensesneg Bambang Eko menepis isu reshuffle kabinet dan pergantian Kapolri bertujuan "mempreteli" pengaruh Jokowi. Ia tegaskan solid.

Masjid Harus Bebas Politik Praktis, Kemenag PPU Dukung Program DMI

Masjid Harus Bebas Politik Praktis, Kemenag PPU Dukung Program DMI

Kemenag PPU dukung program DMI dan ingatkan pengurus masjid tetap independen serta bebas politik praktis demi menjaga persatuan umat.

Saat Keadilan Sosial Sebatas di Atas Kertas

Saat Keadilan Sosial Sebatas di Atas Kertas

Ketika kekuasaan menjauh dari nilai kemanusiaan, suara rakyat terancam kehilangan ruang dan keadilan sosial kian dipertanyakan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer