KALTIMPOST.ID, Pemerintah pusat mengagas Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu atau miskin ekstrem.
Semua daerah kini berlomba agar bisa kebagian program pemerintah pusat tersebut. Kaltim salah satunya.
Kepala Dinas Sosial (Dissos) Kaltim Andi Muhammad Ishak menuturkan, Pemprov Kaltim memang tengah berupaya untuk mendapat jatah Sekolah Rakyat tersebut.
Saat ini, pusat baru menarget akan membangun 100 Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia. “Sebanyak 75 sekolah ada di Pulau Jawa, sisanya di luar jawa,” sebutnya, Jumat, 14 Maret 2025.
Pemerintah pusat, lewat Kementerian Sosial menarget pengajuan permohonan paling lambat 21 Maret sudah harus disampaikan.
Namun, aku Ishak, ada syarat yang rumit. Daerah harus menyediakan lahan dengan ukuran berkisar 1-5 hektare yang berstatus milik pemerintah.
Untuk itu, Dissos tengah berkoordinasi dengan OPD terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat; hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terkait lahan yang legal dan siap diproses.
“Untuk jenjang menyesuaikan kewenangan. Provinsi kewenangannya SMA. Untuk SD dan SMP ada di kabupaten/kota,” terangnya.
Program pusat itu pun terbilang mudah, daerah hanya cukup mengajukan permohonan, menyediakan lahan, serta perizinannya.
“Soal biaya, tenaga pendidik, atau kurikulum semua ditanggung pusat,” lanjutnya. Sekolah Rakyat ini punya asrama.
Karena sasarannya anak-anak dari keluarga miskin atau putus sekolah, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang jadi acuan dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima pendidikan nantinya.
Baca Juga: Program 100 Hari Kerja Dimatangkan, Gratispol Pendidikan dan Kesehatan Segera Terwujud
Kata Ishak, program ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Kaltim Rudy Masud, yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Etam lewat pendidikan gratis.
“Kami kejar, apalagi daya tampung SMA masih kurang,” terangnya. Meski koordinasi dengan kementerian sosial terus berjalan.
Jawa sudah lebih dulu bergerak. Untuk Kaltim, sebut Ishak, masih menunggu arahan teknis lebih lanjut yang perlu disiapkan agar Kaltim kebagian program ini. (*)
Editor : Almasrifah