KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Presiden Prabowo menargetkan program B50 bisa berjalan tahun ini. Namun untuk mewujudkan program itu, setidaknya perlu bahan baku biodiesel berupa crude palm oil (CPO) sebesar 18,69 juta ton.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, produksi minyak sawit stagnan selama lima tahun terakhir. Hanya sekitar 50 juta ton per tahun. Sementara setiap tahun konsumsi terus meningkat.
Dalam mewujudkan B50 juga harus melihat antara konsumsi pangan dan konsumsi energi. “Total konsumsi saat ini 24 juta ton. Kita butuh tambahan konsumsi lokal menjadi 27 juta,” katanya kepada Kaltim Post.
Rinciannya konsumsi energi sebanyak 11 juta ton dan konsumsi pangan 10 juta ton. Total hampir sekitar 22 juta ton. “Saat ini dengan B40 akan naik kira-kira di angka 24 juta ton,” ucapnya.
Sementara jumlah produksi minyak sawit masih stagnan. Jika harus mewujudkan B50, terancam mengorbankan keran produksi untuk ekspor.
“Kalau ekspor turun akan mengganggu pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP),” sebutnya. Itu semua berpengaruh pada program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting, beasiswa, dan sebagainya.
Eddy berharap, rencana B50 bisa ditunda dulu sampai produksi minyak sawit bisa meningkat. “Karena jangan sampai nanti ekspor yang akhirnya dikorbankan,” imbuhnya.
Kendala utama dalam mengejar produksi minyak sawit karena minim replanting pada lahan yang sudah tua. Kini replanting masih jauh sekali dari target. Paling tertinggi pun masih di bawah 30 persen.
Awalnya target replanting 180 ribu hektare. Namun karena tidak tercapai, target diturunkan menjadi 120 ribu hektare. “Sekarang target turun lagi menjadi 80 ribu hektare belum tentu tercapai juga,” bebernya.
Kendala terbesar karena petani tidak mau menebang pohonnya. Dengan alasan mereka akan kesulitan mendapat penghasilan. Padahal untuk meningkatkan produktivitas, mau tidak mau harus replanting.
“Harus ada jalan keluar misalnya petani dikasih biaya hidupnya selama proses replanting,” tuturnya. Masalah keterlambatan replanting ini menjadi kondisi yang sama dihadapi daerah lainnya. (*)
Editor : Ismet Rifani