KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur hingga triwulan II 2025 mencatatkan penurunan signifikan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa capaian belanja APBN tercatat Rp 21,98 triliun atau 36,97 persen dari pagu 2025.
Angkanya menurun 23,41 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp28,69 triliun. “Penurunan tersebut didorong oleh menurunnya realisasi kelompok belanja K/L yang menurun 39,60 persen (yoy), akibat penurunan realisasi belanja modal dan belanja barang masing-masing sebesar 47,91 persen (yoy) dan 43,71 persen (yoy) pada triwulan II 2025,” jelas Budi.
Efisiensi dan realokasi anggaran menjadi faktor utama. Pemerintah pusat dan daerah mengarahkan kembali porsi anggaran ke pos-pos prioritas, termasuk mengurangi alokasi belanja barang dan modal.
“Capaian realisasi belanja K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi/realokasi anggaran pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan di level nasional," tegas Budi.
Selain itu, anggaran belanja modal di Kaltim juga mengalami penurunan karena adanya peralihan ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Beberapa alokasi belanja bahkan masih terblokir sehingga belum bisa digunakan pada periode triwulan II 2025. Dari total pagu belanja K/L Rp21 triliun, terdapat Rp2,6 triliun atau 12,38 persen yang terblokir dan tersebar di sejumlah kementerian. Porsi terbesar berada di Kementerian PUPR, mencapai Rp1,85 triliun.
Dari sisi transfer ke daerah (TKD), realisasi anggaran juga menurun. Hingga triwulan II, tercatat Rp14,25 triliun atau 37,09 persen dari pagu 2025 sebesar Rp38,41 triliun. Jumlah tersebut turun 10,37 persen (yoy) dibanding tahun sebelumnya. “Capaian tersebut disebabkan oleh penurunan pagu pada penyaluran DBH ke Kaltim serta belum direalisasikannya alokasi DBH yang menjadi porsi pendapatan daerah,” terangnya.
Menunjukkan bahwa efisiensi dan penyesuaian kebijakan fiskal masih menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga keseimbangan anggaran. Meski begitu, penurunan realisasi belanja berpotensi memengaruhi laju pembangunan daerah jika tidak segera diimbangi dengan percepatan pencairan pada periode berikutnya. (*)
Editor : Sukri Sikki