KALTIMPOST.ID, TANJUNG REDEB – Di tengah upaya membangun daerah yang aman dan inklusif, Berau kini menghadapi tantangan besar dalam perlindungan perempuan dan anak.
Langkah nyata pun mulai digerakkan, tak hanya oleh pemerintah, tapi juga melibatkan komunitas, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial.
Suasana hangat namun serius terasa dalam kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Rabu, 1 Oktober 2025.
Baca Juga: Distan PPU Usulkan Pembangunan SPBU Khusus Petani di Kecamatan Babulu
Forum tersebut menjadi ruang penting bagi 50 peserta lintas sektor—mulai dari OPD, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat—untuk menyusun strategi perlindungan yang lebih menyeluruh.
Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama.
Menurutnya, kehadiran regulasi baru menjadi peluang besar untuk memperkuat sistem perlindungan di daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi menjadi kunci agar setiap pihak punya peran aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan,” ujarnya.
Namun, data menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual di Berau yang mencapai 68 persen hingga September 2025.
Kepala DPPPKBP3A Berau Rabiatul Islamiah, menilai kegiatan advokasi ini penting sebagai langkah strategis menekan angka tersebut melalui pendekatan edukatif dan respons cepat di tingkat lokal.
Dari sisi penegakan hukum, Kanit PPA Polres Berau, Siswanto, menekankan pentingnya pencegahan sejak dari keluarga.
Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesetaraan gender dalam pengasuhan dan menumbuhkan keberanian melaporkan setiap bentuk kekerasan.
Dukungan juga datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Melalui Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, pemerintah pusat menegaskan perlunya penambahan tenaga psikolog di daerah serta pembentukan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat polres dan polsek.
“Kendala geografis dan minimnya sumber daya tidak boleh jadi alasan untuk berhenti melindungi korban,” katanya.
Kemen PPPA juga menawarkan solusi adaptif, seperti pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas lembaga untuk menjangkau wilayah terpencil.
Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan yang berpihak pada korban.
Tujuannya jelas, mewujudkan Berau yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak.
Dengan kolaborasi nyata antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, cita-cita itu bukan hal yang mustahil diwujudkan. (*)
Editor : Ery Supriyadi