SAMARINDA – Wacana pengelolaan BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai harus menjadi momentum memperbaiki relasi pusat dan daerah. Selama ini, daerah penghasil dinilai hanya menjadi lokasi eksploitasi tanpa memperoleh kontribusi yang sepadan.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Gedung Masjaya Universitas Mulawarman, Selasa (10/2).
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang hadir secara daring menegaskan, skema pengelolaan BUMN selama ini belum memberikan keadilan fiskal bagi daerah. Ia mencontohkan sektor minyak dan gas yang menyumbang besar bagi penerimaan nasional, namun imbal balik ke daerah penghasil relatif kecil.
“Salah satu contoh konkret adalah Pertamina. Produksi migas dari Kalimantan Timur besar, tetapi dana bagi hasil yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp 360 miliar,” ujar Rudy.
Menurutnya, angka tersebut timpang jika dibandingkan dengan praktik di negara lain seperti Malaysia yang memberi porsi lebih signifikan bagi wilayah penghasil. Ketimpangan serupa juga terjadi di sektor pertambangan, khususnya aktivitas batu bara yang memanfaatkan Sungai Mahakam.
Rudy menyebut, setiap hari sekitar 200 tongkang bermuatan batu bara melintas di Sungai Mahakam. Namun, aktivitas masif tersebut tidak berbanding lurus dengan kontribusi langsung bagi daerah, baik dari sisi fiskal maupun penguatan kapasitas daerah.
“Dampak sosial dan lingkungan dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, sementara kewenangan sepenuhnya berada di kementerian. Ini yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Ia berharap kehadiran BPI Danantara dapat membuka ruang kolaborasi baru antara BUMN, anak perusahaan, dan BUMD, sehingga daerah tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, melainkan mitra strategis pembangunan.
Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono mengamini pandangan tersebut. Ia menyebut, aspirasi serupa juga datang dari banyak daerah lain yang ingin dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sumber daya.
“Selama ini belum ada aturan tegas yang mengatur peran daerah. Padahal banyak kepala daerah yang merasa mampu dan siap terlibat,” ujarnya.
Edi menambahkan, keterlibatan masyarakat juga perlu dipikirkan sejak awal agar kebijakan pengelolaan BUMN ke depan lebih inklusif dan berkelanjutan. “Kemampuan itu bisa dibangun. Yang penting ada kemauan politik dan desain kebijakan yang jelas,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan