KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Di balik turunnya angka ketimpangan Kalimantan Timur secara umum, tersimpan cerita berbeda antara kota dan desa. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan jurang ketimpangan justru melebar di wilayah perdesaan.
Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai memaparkan, Gini Ratio Kaltim September 2025 tercatat sebesar 0,310 atau turun 0,002 poin dibanding Maret 2025. Namun jika dirinci berdasarkan wilayah, pergerakannya berlawanan arah.
“Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat 0,300, turun 0,016 dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,316,” ungkapnya.
Sebaliknya, di wilayah perdesaan justru terjadi lonjakan ketimpangan. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat 0,325, naik 0,038 dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,287,” lanjutnya.
Kenaikan 0,038 poin di desa menjadi catatan paling mencolok. Artinya, distribusi pengeluaran di perdesaan makin tidak merata dibandingkan kondisi enam bulan sebelumnya.
Jika dilihat dari distribusi pengeluaran, kelompok 40 persen terbawah di perkotaan pada September 2025 mencatat porsi 22,51 persen. Sementara di perdesaan sebesar 21,20 persen.
“Dengan demikian, berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan di daerah perkotaan dan perdesaan termasuk pada kategori rendah,” jelas Mas'ud.
Meski sama-sama masuk kategori rendah, dinamika kota dan desa menunjukkan perbedaan tren. Di perkotaan, perbaikan distribusi pengeluaran terlihat dari turunnya Gini Ratio dan meningkatnya porsi kelompok 40 persen terbawah dibanding Maret 2025. Sementara di perdesaan, porsi kelompok 20 persen teratas meningkat dari 38,75 persen menjadi 41,55 persen.
Secara agregat Kaltim memang masih berada pada kategori ketimpangan rendah. Namun disparitas tren antara kota dan desa menjadi alarm tersendiri agar pemerataan pembangunan tidak timpang wilayah. (*)
Editor : Sukri Sikki