KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak ekonomi di Kalimantan Timur. Tidak hanya sebagai program sosial, skema ini dinilai berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru melalui efek rantai pasok yang tercipta di daerah.
Hingga saat ini pelaksanaan MBG di Kaltim telah melibatkan ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) serta ratusan pemasok bahan pangan. “Misal contoh MBG ini di Kaltim sudah melibatkan 145 SPPG, melibatkan 269 suplier dan penerima manfaat sudah 316 ribu lebih,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Edih Mulyadi.
Menurut Edih, angka tersebut bukan sekadar statistik sosial. Di balik setiap suplier, terdapat aktivitas ekonomi yang lebih luas. “Kalau bicara suplier, berarti ini pihak yang berkaitan langsung dengan penyediaan SPPG. Dan satu suplier tentu akan melibatkan banyak sumber daya yang terserap, ada tenaga kerja,” jelasnya.
Artinya, program tersebut menciptakan pergerakan ekonomi dari hulu ke hilir. Mulai dari petani, distributor bahan pangan, jasa logistik, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur dan distribusi makanan.
Ke depan, skala program itu diproyeksikan semakin besar. “Di Kaltim targetnya itu sekitar 400-an SPPG. Kalau beroperasi, harapannya menjadi satu ikon pertumbuhan baru yang bisa mengakselerasi di 2026,” ungkap Edih.
Dari sisi Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayuadi Herdiyanto juga melihat adanya peluang penguatan sektor pangan lokal melalui program tersebut. Dia menyebut meningkatnya permintaan pangan menjadi pasar baru bagi komoditas daerah.
“Ada peningkatan jumlah permintaan pangan bersumber dari IKN, kemudian dari MBG, menjadi pasar untuk komoditas di sektor pertanian,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Dengan semakin luasnya jangkauan MBG, kebutuhan bahan pangan akan terus meningkat. Kondisi ini membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk masuk dalam rantai pasok resmi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Jika dikelola dengan baik, MBG bukan hanya program bantuan konsumsi, melainkan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong produksi lokal, serta memperkuat perputaran ekonomi di tingkat kabupaten dan kota.
Program prioritas itu disebutkan Edih berpotensi menjadi salah satu sumber akselerasi ekonomi Kaltim pada 2026, terutama ketika sektor-sektor tradisional menghadapi tekanan fiskal dan dinamika global. (*)
Editor : Sukri Sikki