KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Polemik pengadaan mobil dinas gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar memancing atensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, secara tegas meminta Gubernur Rudy Mas’ud untuk lebih peka terhadap situasi ekonomi masyarakat dalam merumuskan kebijakan fasilitas daerah.
Sarmuji menekankan bahwa setiap langkah pemerintah daerah harus dipijakkan pada kondisi riil rakyat, bukan sekadar kebutuhan subjektif pejabat.
Meski mengakui tantangan geografis Kaltim yang luas dan berat, ia menilai empati publik tetap menjadi parameter utama.
"Kalimantan Timur memang memiliki medan yang menantang, setara luas Pulau Jawa. Namun, apa pun alasannya, kita harus mengukur kebijakan dengan kondisi rakyat, bukan ukuran pribadi," ujar Sarmuji saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (27/2).
DPP Golkar Minta Prioritaskan Efisiensi
Sarmuji mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan Rudy Mas'ud.
Dalam pembicaraan tersebut, DPP Golkar menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat, terutama di tengah semangat efisiensi anggaran yang sedang berjalan.
Terlebih, Rudy Mas’ud saat ini menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Kaltim.
"Kami saling mengingatkan. Intinya, kami meminta gubernur untuk lebih responsif terhadap aspirasi publik," imbuhnya.
Di sisi lain, Rudy Mas'ud dilaporkan masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasannya di Kaltim hingga saat ini.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Sarmuji sebagai bentuk sikap yang tepat di tengah sorotan, meski secara regulasi seorang kepala daerah memang berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas.
Alasan Menjaga Muruah IKN
Sebelumnya, Rudy Mas’ud mengklarifikasi bahwa kendaraan dinas senilai miliaran rupiah tersebut saat ini disiagakan di Jakarta.
Mobil tersebut diperuntukkan bagi agenda-agenda strategis berskala nasional maupun internasional.
Menurut Rudy, status Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut fasilitas yang representatif.
Sebagai "miniatur Indonesia" yang kerap menyambut tamu mancanegara dan investor global, ia menilai performa kendaraan dinas menjadi bagian dari kewibawaan daerah.
"Tamu di Kaltim bukan hanya antar-kepala daerah, tapi sudah level global. Jangan sampai kepala daerahnya menggunakan mobil seadanya. Ini demi menjaga muruah Kaltim dan masyarakatnya," tegas Rudy dalam keterangannya, Selasa (24/2).(*)
Editor : Dwi Puspitarini