SAMARINDA – Kebijakan subsidi transportasi di Kaltim dinilai belum berpihak kepada masyarakat luas.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kaltim, Tiopan H.M. Gultom, menyoroti ketimpangan dalam distribusi anggaran transportasi, yang dinilai lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat dibanding masyarakat.
Ia menyebut, alokasi anggaran untuk fasilitas transportasi pejabat, seperti kendaraan dinas dan operasionalnya, nilainya sangat besar setiap tahunnya.
“Kalau dihitung, anggaran untuk transportasi pejabat bisa ratusan miliar. Tapi masyarakat tidak mendapatkan subsidi transportasi yang memadai,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat yang justru membutuhkan dukungan pada sektor angkutan umum.
Ia menilai, subsidi transportasi seharusnya difokuskan pada layanan publik seperti bus atau angkutan kota, agar lebih terjangkau dan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
“Transportasi publik itu harus disubsidi, supaya masyarakat mau beralih dan biayanya terjangkau,” katanya.
Tiopan mengungkapkan, berdasarkan perhitungannya, rata-rata pengeluaran transportasi satu keluarga di Kaltim bisa mencapai sekitar Rp2 juta per bulan.
Angka tersebut dinilai cukup besar, bahkan bisa mencapai lebih dari separuh upah minimum bagi sebagian masyarakat.
“Kalau transportasi publik disubsidi, beban masyarakat bisa berkurang. Ini yang seharusnya menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menilai, minimnya dukungan terhadap angkutan umum berpotensi memperburuk ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Kalau tidak ada keberpihakan, masyarakat akan terus bergantung pada kendaraan pribadi,” tutupnya. (rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan