KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Kekurangan tenaga pengajar mulai menjadi persoalan serius di sejumlah sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Agama di Balikpapan. Di tengah bertambahnya guru yang memasuki masa pensiun dan minimnya penerimaan tenaga baru, sekolah kini harus memutar otak agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh MTsN 1 Balikpapan. Sekolah dengan 27 rombongan belajar itu kini menghadapi ancaman kekurangan guru di berbagai mata pelajaran inti. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, jumlah guru yang pensiun diperkirakan terus bertambah.
Kepala MTsN 1 Balikpapan Ai Rohaniah mengatakan kebutuhan guru di sekolahnya masih sangat tinggi. Namun, pengajuan formasi guru kerap tidak sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan di lapangan. “Misalnya kita butuh guru matematika enam orang, tapi yang ada hanya empat. Kadang kita ajukan kebutuhan guru tertentu, tetapi yang datang justru guru bidang lain yang tidak terlalu urgent,” ucapnya.
Baca Juga: Guru Honorer Dihapus di Kaltim, 372 Tenaga Pengganti Kini Mengajar Tanpa SK
Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 60an guru ASN di MTsN 1 Balikpapan. Namun jumlah tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengajaran seluruh kelas. Terlebih pada 2027 mendatang, sebanyak enam guru akan memasuki masa pensiun. Setelah itu, pada 2028 dan 2029 juga akan ada tambahan guru yang pensiun.
Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi pada mata pelajaran IPA dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk guru IPA misalnya, jumlah tenaga pengajar yang tersedia diperkirakan hanya tersisa dua orang setelah beberapa guru pensiun nanti. “Sementara kelas ada 27. Guru TIK PNS cuma satu orang. Itu pun harus dibantu guru lain yang linier. Tapi kan tidak bisa terus seperti itu,” katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, pihak sekolah masih mempertahankan tiga guru honorer yang saat ini mengajar di MTsN 1 Balikpapan. Meski aturan terbaru tidak lagi memperbolehkan pengangkatan guru honorer baru, sekolah tetap berupaya mencari sumber pendanaan alternatif agar para guru tersebut tetap memperoleh penghasilan.
Baca Juga: FSPTTH Kaltim Minta Guru Pedalaman Diprioritaskan Jadi ASN
“Memang dari aturan tidak boleh, akan tetapi tetap kita upayakan bagaimana supaya mereka tetap bisa mengajar dan tetap dapat uang bulanan. Kasihan juga karena mereka sudah berkeluarga,” ungkap Ai.
Namun, penghasilan guru honorer tersebut masih jauh dari ideal. Menurutnya, rata-rata guru honorer hanya menerima sekitar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan. “Gajinya minim sekali, tapi mereka tetap bertahan demi mengajar anak-anak,” katanya.
Ai berharap pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini. Ia menilai sistem digital saat ini seharusnya mampu memetakan kebutuhan guru secara lebih tepat sehingga distribusi tenaga pendidik bisa sesuai dengan kondisi lapangan.
“Mudah-mudahan sekarang dengan sistem digital bisa dilihat kebutuhan guru tiap sekolah, jadi kalau ada penerimaan CPNS atau PPPK bisa sesuai kebutuhan masing-masing sekolah,” katanya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pihak sekolah tetap berusaha menjaga kualitas pendidikan. Salah satunya dengan mempertahankan program kelas tahfiz yang didukung guru penghafal Al-Quran. Untuk guru tahfiz, pembiayaan dilakukan melalui dukungan orang tua siswa dan komite kelas karena program tersebut merupakan kelas unggulan khusus.
“Kalau guru tahfiz memang dari orang tua siswa karena itu kelas khusus. Tapi kalau guru honorer umum tidak kita minta dari orang tua karena nanti jadi persoalan lagi,” jelasnya.
Di sisi lain, MTsN 1 Balikpapan juga baru merasakan hadirnya pustakawan setelah hampir setengah abad berdiri. Pada 2024-2025, sekolah akhirnya mendapatkan formasi pustakawan dari pemerintah. “Alhamdulillah, dari berdirinya MTs ini sekitar 47 tahun, baru sekarang dapat pustakawan,” katanya.
Baca Juga: FSPTTH Kaltim: Kalau Honor Tidak Diangkat, Banyak Kelas Terancam Tanpa Guru
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Balikpapan Sinta Ningsih mengakui keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah madrasah. Menurutnya, setiap tahun jumlah guru terus berkurang akibat pensiun, sementara pembukaan formasi baru masih terbatas.
“Ini kasihan pihak sekolah karena tidak ada guru yang mengajar. Mau tidak mau honorer masih mengajar,” ujarnya. Ia juga menyoroti kebijakan dana BOS yang kini tidak lagi bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Kondisi tersebut membuat sekolah semakin kesulitan mempertahankan tenaga pengajar non-ASN.
“Mapel-mapel banyak yang minus karena tidak ada guru. Padahal SDM guru itu sangat dibutuhkan,” katanya. Sinta berharap pemerintah pusat dapat kembali membuka penerimaan CPNS dan PPPK guru secara lebih luas agar kebutuhan pendidikan di sekolah-sekolah madrasah dapat terpenuhi.
Baca Juga: Guru Honorer Kaltim Minta Afirmasi PPPK, Terganjal Umur dan Masa Pengabdian
“Harapannya pemerintah bisa membuka lagi pendaftaran CPNS bagi guru, karena kebutuhan tenaga pengajar ini memang sangat mendesak,” tutupnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo