SAMARINDA – Ribuan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui kegiatan reses belum seluruhnya dapat direalisasikan. Keterbatasan ruang fiskal serta proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama dalam mengakomodasi berbagai usulan pembangunan tersebut.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, pelaksanaan reses di tujuh daerah pemilihan (dapil) berlangsung lancar dan menghasilkan banyak masukan dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, hingga kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, menurutnya, besarnya jumlah usulan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
"Pelaksanaan reses berjalan dengan baik di seluruh daerah pemilihan. Akan tetapi, masyarakat memang masih banyak menyampaikan keluhan karena kemampuan fiskal daerah saat ini cukup terbatas," ujar Hasanuddin usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (9/7).
Baca Juga: Drainase Jalan Poros Bengalon Dipertanyakan, DPRD Kaltim Minta Evaluasi Lokasi Proyek
Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Hamas itu menjelaskan, ruang fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim semakin menyempit karena sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas.
Ia menyebut anggaran daerah saat ini banyak terserap untuk mendukung program pendidikan Gratispol, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya anggaran untuk merealisasikan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, meski berbagai usulan masyarakat telah masuk dalam Pokir maupun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Yang dapat terakomodasi jumlahnya masih sangat terbatas karena ruang fiskal yang tersedia semakin kecil. Sebagian besar anggaran telah terserap untuk mendukung program-program prioritas pemerintah," jelasnya.
Selain keterbatasan fiskal, DPRD juga harus mengantisipasi proyeksi defisit APBD dalam beberapa tahun ke depan. Hasanuddin menyebut, defisit APBD Kaltim pada 2026 hingga 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak.
"Karena itu, tidak semua program maupun usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan," katanya.
Meski demikian, Hasanuddin menegaskan DPRD tetap berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat. Usulan hasil reses, lanjutnya, akan terus diperjuangkan secara bertahap melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
Editor : Muhammad Ridhuan