KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim.
Langkah tersebut dinilai perlu untuk mengungkap berbagai kendala penanganan, sekaligus merumuskan strategi pencegahan agar kebakaran tidak berulang setiap tahun.
Baca Juga: Ombudsman Kaltim Soroti Komitmen Pelaksanaan Perintis 10 Hari
Sabaruddin menilai karhutla di Kaltim tidak lagi bisa dipandang sebagai fenomena lokal semata.
Menurutnya, persoalan tersebut telah menjadi bencana yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara menyeluruh.
“Karhutla ini bukan dianggap fenomena lokal saja, tetapi bencana secara nasional, khususnya di Kaltim. Ini sudah tidak bisa ditoleransi,” ujarnya kepada Kaltim Post, Selasa (27/10).
Ia mengatakan pembentukan pansus dari Komisi II DPRD Kaltim dapat menjadi upaya untuk mengkaji persoalan karhutla secara lebih mendalam.
Baca Juga: Operasi Patuh Mahakam 2026, 713 Personel Polda Kaltim Disiagakan
Melalui pansus, berbagai aspek penanganan diharapkan dapat dibahas secara terbuka, mulai dari kendala yang dihadapi hingga langkah antisipasi ke depan.
Menurut Sabaruddin, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui akar persoalan yang menyebabkan karhutla terus berulang.
Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dirancang secara lebih terarah dan tidak hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi.
Politikus Gerindra itu menegaskan program pencegahan harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak berulang setiap tahun.
“Kalau memang dianggap penting dan mendesak, kami mendorong pembentukan pansus dari Komisi II supaya bisa diketahui secara terang-benderang perspektifnya, kendalanya apa saja, bagaimana mengantisipasinya, serta program ke depan untuk mencegah karhutla agar tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto