KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyoroti dua persoalan utama yang kerap muncul dalam konflik perkebunan kelapa sawit, yakni pembebasan lahan dan kewajiban konservasi.
Menurut Guntur, rata-rata permasalahan perkebunan berawal dari proses pembebasan lahan yang tidak tuntas. "Kita tidak tahu hak guna usaha (HGU) mereka. HGU itu kan dikeluarkan tidak full itu lahannya dibebaskan," ujar Guntur, Selasa (3/11).
Dia menjelaskan, HGU dapat terbit meskipun lahan yang dibebaskan baru minimal 25 persen. Setelah HGU terbit, perusahaan langsung bergerak di lapangan.
"Nah, yang jadi persoalan sekarang ini adalah pada saat mereka berjalan, HGU itu menjadikan mereka corong. Bahwa kami sudah punya izin. Nah, itu sebagai tekanan kepada masyarakat," sebutnya.
Baca Juga: Truk Kayu Patah As di Flyover Juanda, Dishub Samarinda Bakal Pasang Portal Pembatas
Persoalan kedua, lanjut Guntur, adalah terkait kawasan konservasi yang wajib disediakan perusahaan perkebunan sawit. "Kan konservasi itu wajib bagi perusahaan. Perusahaan kebun sawit apalagi mereka mendapatkan Proper," ujarnya.
Guntur menilai, lahan konservasi seharusnya juga dibebaskan oleh perusahaan agar dapat dijaga. Jika tidak dibebaskan, masyarakat akan tetap menganggap lahan tersebut sebagai milik perusahaan karena berada di dalam izin.
"Kalau mereka bebaskan itu haknya perusahaan. Kalau mereka enggak bebaskan itu anggap mereka di lokasi mereka bahwa izin kami," jelasnya. Politisi PDIP itu menambahkan, kondisi di kampung berbeda dengan di kota.
Masyarakat adat kata dia, tidak memiliki sertifikat atau izin desa, karena hak kepemilikan didasarkan pada siapa yang pertama kali membuka lahan.
Baca Juga: Prabowo Pernah Wanti-Wanti Menteri Soal Telepon Rawan, Kini Isu Penyadapan Mencuat
"Jangankan sertifikat, izin dari desa aja enggak ada. Siapa yang buka awal kan itu rumah mereka aja kadang enggak berizin. Karena kan enggak diperlukan. Di kampung itu adalah siapa yang membuka awal itu berhak," sebutnya.
Menurutnya, jika perusahaan mengklaim area konservasi tanpa membebaskannya, masyarakat akan kehilangan ruang hidup.
"Kalau toh itu di konservasi perusahaan itu mereka yang membuka terus mereka tidak bebaskan ya di mana lagi? Kan mereka juga mau hidup, masyarakat juga mau hidup. Harusnya perusahaan itu dibebaskan. Di sisi konservasi, di perusahaan itu wajibnya membebaskan supaya mereka bisa jaga. Sama dengan kebun yang mereka bebaskan. Kan mereka bisa jaga. Begitu juga konservasi," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo