SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar Forum Group Discussion (FGD) guna memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (12/2/2026).
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan SIPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga: Program Dokter Spesialis Dibuka di Unmul-ULM, Pemkab Kutai Barat Dorong SDM Kesehatan Daerah
Menurut Nanang, salah satu kunci utama dalam penerapan SIPD adalah integrasi antara perencanaan dan pengelolaan keuangan. Melalui SIPD RI, seluruh alur pengelolaan keuangan daerah—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban—berada dalam satu sistem yang sama.
“SIPD memastikan seluruh proses itu berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan SIPD, seluruh transaksi keuangan dapat dipantau secara lebih akurat dan sistematis. Hal ini dinilai menjadi salah satu upaya konkret Pemkab Kutai Barat dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Nanang menyoroti pentingnya keseragaman pemahaman di kalangan aparatur pemerintah daerah. Ia meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai leading sector untuk memastikan hasil FGD dapat diteruskan dan dipahami oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: KSOP Samarinda Ukur Dimensi Kapal Feri Penyeberangan di Kubar
“Dengan begitu, penatausahaan keuangan bisa berjalan seragam dan meminimalisir kesalahan input data,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengimbau seluruh peserta FGD agar memanfaatkan forum diskusi secara optimal. Ia mengingatkan bahwa penggunaan sistem digital tentu memiliki tantangan, termasuk kendala teknis seperti jaringan maupun sistem.
“Jangan mudah menyerah terhadap kendala teknis. Tingkatkan kompetensi, dan segera konsultasikan setiap permasalahan yang dihadapi dalam forum ini,” pesannya.
Melalui FGD ini, Pemkab Kutai Barat berharap implementasi SIPD di lingkungan pemerintah daerah dapat semakin optimal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Editor : Muhammad Ridhuan