SENDAWAR – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kian meresahkan. Ironisnya, di tengah kebijakan pemerintah yang baru saja menetapkan kenaikan harga BBM non-subsidi, stok solar dan bio solar bersubsidi justru mendadak "gaib" dari peredaran.
Masyarakat kini terjepit di antara dua pilihan pahit, mengantre berjam-jam di SPBU yang sering kosong, atau merogoh kocek dalam-dalam di tingkat pengecer.
Pantauan Kaltim Post di lapangan menunjukkan anomali harga yang luar biasa. Di tingkat pedagang eceran, harga solar telah menyentuh angka fantastis, yakni berkisar Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per liter.
Padahal, jika merujuk pada regulasi nasional, harga resmi bio solar bersubsidi masih dipatok di angka Rp 6.800 per liter. Terjadi jurang harga yang sangat lebar—hampir tiga kali lipat—antara harga subsidi pemerintah dengan realita yang harus dibayar warga di pinggir jalan.
Kondisi lebih mencekik terlihat pada segmen BBM non-subsidi pasca penetapan kenaikan harga oleh pemerintah. Dexlite, yang kini harga resminya telah disesuaikan ke Rp24.150 per liter untuk wilayah Kaltim, di tingkat pengecer "terbang" hingga menyentuh Rp 25.000 per liter. Angka ini jauh melampaui harga resmi di SPBU, yang semakin memperberat beban biaya operasional kendaraan angkutan maupun operasional usaha masyarakat.
Berdasarkan data teknis, kuota solar bersubsidi untuk Kutai Barat sebenarnya sangat memadai, yakni mencapai 603.333 liter per bulan. Secara matematis, alokasi tersebut mampu menyokong kebutuhan sekitar 500 hingga 1.000 unit kendaraan mesin diesel setiap harinya dengan asumsi konsumsi normal. Secara logika, angka-angka ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan logistik dan transportasi lokal tanpa harus terjadi kelangkaan.
Tak hanya solar, stok pertalite pun berada pada posisi aman dengan ketersediaan mencapai 9.881 liter per hari.
Merespons kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar bergerak cepat. Pemkab telah menggelar Rapat Koordinasi strategis dengan mengumpulkan para pengelola Agen Premium Minyak dan Solar (APMS), pemilik SPBU, hingga agen LPG se-Kutai Barat.
Langkah ini diambil untuk memastikan rantai distribusi kembali normal dan menutup celah penyelewengan. Pemkab menegaskan bahwa kuota yang besar harus benar-benar sampai ke tangan rakyat, terutama pasca kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Dexlite yang membuat ketergantungan warga terhadap BBM subsidi semakin tinggi.
Kesenjangan antara ketersediaan data dengan realitas lapangan memicu kekecewaan mendalam bagi para pengguna jalan, terutama sopir angkutan.
"Sangat aneh kalau solar dan biosolar menghilang, lalu muncul di pengecer harganya melambung sampai 19 ribu rupiah," keluh Ahmad, Jumat (1/5/2026).
Kondisi ini mengindikasikan adanya sumbatan serius dalam distribusi. Masyarakat kini menagih komitmen Pengawasan ketat agar subsidi negara tidak lagi "menguap" ke pasar gelap.
Rakyat tidak ingin lagi hanya disuguhi angka kecukupan di atas kertas, sementara kantong mereka terus terkuras untuk membeli BBM dengan harga yang mencekik. Jika kondisi terus berlanjut, dikhawatirkan biaya logistik yang membengkak akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Bumi Tanaa Purai Ngeriman. (*)
Editor : Ismet Rifani