SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bergerak cepat untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Kubar resmi menggelar Forum Jasa Konstruksi 2026 yang berfokus pada pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepatuhan sektor jasa konstruksi daerah.
Kegiatan krusial ini berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat pada Rabu (20/5/2026). Forum ini menjadi wadah berkumpulnya para pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak kecamatan, asosiasi penyedia jasa konstruksi, badan usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, hingga para pelaku rantai pasok jasa konstruksi di Kabupaten Kutai Barat.
Baca Juga: Berkali-kali Makan Korban, Penangkaran Buaya di Kutim Belum Juga Terealisasi
Acara ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kabupaten Kutai Barat, Yuli Permata Mora, yang hadir mewakili Bupati Kutai Barat. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Yuli menegaskan bahwa sektor usaha konstruksi harus dipersiapkan dengan matang agar mampu menjawab tantangan zaman.
“Jasa konstruksi harus benar-benar dipersiapkan dan mampu beradaptasi agar dapat menjawab kebutuhan pembangunan secara profesional dan berkualitas,” tegas Yuli.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak bahwa seluruh anggaran pembangunan daerah pada dasarnya berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, proyek fisik harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu membawa pembangunan Kubar ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Di sisi lain, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat, Ireneus Rafael, dalam laporan panitianya membeberkan sejumlah target utama yang ingin dicapai lewat pelaksanaan forum tahun ini.
Baca Juga: Harga Hasil Pertanian Menguat, NTP Kaltim Ikut Terkerek
Menurutnya, tata kelola konstruksi di Kubar harus naik kelas demi menghindari kendala hukum dan teknis di lapangan. Ada empat poin penting yang menjadi sasaran kegiatan ini.
Pertama, memastikan seluruh pelaku jasa konstruksi memahami dan mematuhi kebijakan serta regulasi terbaru. Kedua, meningkatkan kualitas, sertifikasi, dan daya saing tenaga kerja konstruksi lokal.
Ketiga, mempererat hubungan kerja dan komunikasi antara pemerintah daerah, asosiasi, badan usaha, dan pekerja. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib, profesional, transparan, serta akuntabel.
Demi memberikan bobot materi yang mendalam, Forum Jasa Konstruksi 2026 ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai instansi strategis. Para pemateri yang hadir memberikan pembekalan antara lain berasal dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Dinas PUPR Provinsi Kaltim, Bankaltimtara, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui pemaparan para ahli tersebut, para peserta tidak hanya dicekoki materi soal teknis konstruksi dan kepatuhan hukum semata, melainkan juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja bangunan di lapangan, serta peluang dukungan pembiayaan perbankan.
Pemkab Kubar berharap, selepas forum ini, kualitas pengerjaan fisik di lapangan dapat berjalan lebih bersih, aman, dan tepat waktu. (*)
Editor : Sukri Sikki