KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Pemkab Kutai Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida tersebut dipusatkan di Aula Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat serta diikuti secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (10/6/2026).
Musrenbang Tematik dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani. Hadir dalam kegiatan itu sejumlah kepala perangkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), para camat, serta perwakilan kelompok masyarakat, mulai dari forum perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga kelompok rentan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Nanang Adriani, ditegaskan bahwa Musrenbang Tematik merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam proses pembangunan.
Menurutnya, kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian khusus harus diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian khusus tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan terlibat aktif memberikan masukan demi arah pembangunan Kutai Barat ke depan,” ujarnya.
Nanang juga mengajak seluruh peserta menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi di lapangan secara terbuka dan konstruktif.
“Jangan ragu menyampaikan kebutuhan riil yang dihadapi di lapangan. Suara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian akan menjadi bahan krusial dalam menyusun dokumen RKPD 2027,” katanya.
Dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, Pemkab Kutai Barat menaruh perhatian pada sejumlah isu strategis. Di antaranya penguatan responsif gender melalui peningkatan kapasitas ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Baca Juga: Setelah Keluar Penjara, Rita Widyasari Akui Selalu Bawa Surat Bebas Saat Bepergian
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen mewujudkan fasilitas umum dan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia, sekaligus memastikan tersedianya ruang publik yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
Aspek kesetaraan sosial juga menjadi perhatian, termasuk memastikan masyarakat adat dan kelompok miskin memperoleh akses yang setara terhadap program pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kutai Barat Florensius Steven menjelaskan bahwa Musrenbang Tematik dirancang dengan pendekatan yang lebih fokus untuk menjaring kebutuhan kelompok rentan secara langsung.
Menurutnya, berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin mengawal agar program kerja ke depan, baik dari sisi infrastruktur yang ramah disabilitas, kemudahan layanan kesehatan lansia, hingga pemberdayaan ekonomi, bisa benar-benar presisi, tepat sasaran, dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Barat,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi