Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan

FGD Pokja PKP Kubar 2026, Siap Rehab Ratusan Rumah dan Sepakati 5 Prioritas Strategis

Sunardi Kaltim Post • Kamis, 11 Juni 2026 | 12:21 WIB
Forum Group Diskusi Pokja PKP tahun 2026. (IST)

 

 
Forum Group Diskusi Pokja PKP tahun 2026. (IST)    

 

SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bergerak cepat melahirkan langkah taktis dan terukur dalam penataan infrastruktur daerah. Hal itu dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Tahun 2026 yang digelar di Sendawar, Kamis (11/6/2026).

Pemkab Kubar tidak sekadar menggelar seremonial, melainkan sukses menghasilkan output kegiatan yang konkret dan aplikatif demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan SDA Setkab Kubar, Ali Sadikin, yang hadir membacakan sambutan tertulis Bupati Kubar. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang, Merisa Dilang, serta Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkimtan Kubar, Tri Wiyoso, beserta seluruh jajaran lintas sektor terkait.

Dalam sambutannya, Ali Sadikin menegaskan pesan penting dari Bupati bahwa dokumen perencanaan tidak boleh mandek di atas kertas. “Penyusunan program kerja Pokja PKP tidak boleh hanya bersifat administratif. Output-nya harus aplikatif, strategis, berbasis data lapangan, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Ali Sadikin.

Baca Juga: Upaya Penurunan Angka Stunting di Kubar, Wabup Nanang Adriani Tekankan Sinergi demi Generasi Emas Penyangga IKN

FGD Pokja PKP 2026 ini berhasil mengonsolidasikan data krusial berbasis Keputusan Bupati Kubar Nomor 592/K.1766/2025, yang memetakan 18 kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan total luasan mencapai ± 224,62 hektar.

Kawasan ini tersebar di Kelurahan atau Kampung Barong Tongkok, Melak Ilir, Melak Ulu, Simpang Raya, Sumber Sari, Purworejo, Tering Lama, hingga Tering Lama Ulu.

Sebagai bentuk komitmen nyata dan output langsung dari perencanaan ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kubar mengumumkan target eksekusi fisik untuk tahun anggaran 2026.

Yakni, rehabilitasi RTLH di kawasan kumuh prioritas. Sebanyak 20 unit rumah siap direhab total, dengan lokus masing-masing 10 unit di Kampung Tering Lama Ulu dan 10 unit di Kampung Purworejo.

Rehabilitasi RTLH untuk pencegahan kawasan kumuh, sebanyak 257 unit rumah yang tersebar luas di 8 kecamatan (Tering, Damai, Muara Pahu, Melak, Sekolaq Darat, Linggang Bigung, Barong Tongkok, dan Long Iram).

Pembangunan rumah baru 2026, pembangunan 3 unit rumah baru bagi warga yang membutuhkan di Kampung Linggang Amer (1 unit), Gemuruh (1 unit), dan Lambing (1 unit).

Selain target kuantitatif pada sektor perumahan, FGD ini berhasil merumuskan dan menyepakati lima prioritas strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Kubar yang akan menjadi acuan intervensi anggaran dan program kerja lintas sektor ke depan.

Di antaranya, penyediaan akses air minum layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan layanan sanitasi serta optimalisasi pengelolaan air limbah domestik dan persampahan. Penanganan intensif Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penyediaan hunian aman bagi korban bencana.

Selain itu, peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman secara merata. Percepatan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan drainase untuk mengantisipasi banjir lingkungan.

Output yang dihasilkan dalam FGD ini dipastikan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Merisa Dilang memaparkan bahwa sektor PKP merupakan pilar utama dalam mendukung misi 3 RPJMD Kubar 2025–2029.

Yaitu pemantapan infrastruktur yang andal, merata, dan ramah lingkungan. “Target kinerja kita diukur dengan indikator makro seperti indeks kualitas lingkungan hidup, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dan indeks risiko bencana. Melalui sektor Cipta Karya di Dinas PUPR dan program perumahan di Disperkimtan, seluruh pelayanan dasar mulai dari air minum, pengelolaan limbah, hingga penataan bangunan gedung dilakukan secara terintegrasi,” jelas Merisa.

Apalagi dengan posisi Kubar sebagai wilayah penyangga strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), peningkatan kualitas infrastruktur permukiman menjadi harga mati untuk mendongkrak daya saing daerah.

Melalui keberhasilan output FGD Pokja PKP 2026 ini, Pemkab Kubar optimistis kerja sama yang solid antara perangkat daerah, pemerintah kampung, dunia usaha, hingga akademisi akan mampu menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh masyarakat Kutai Barat. (adv)

Editor : Sukri Sikki
#Pemkab Kubar #infrastruktur #fgd