KALTIMPOST.ID-Pemkab Kubar mulai mengkaji secara mendalam rencana pembangunan jembatan timbang sebagai langkah strategis menertibkan angkutan kelebihan muatan sekaligus melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan dini.
Pembahasan tersebut dimatangkan lewat Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang diinisiasi Dinas Perhubungan Kutai Barat di Ruang Koordinasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Selasa (8/9/2026).
Forum ini membedah berbagai aspek mendasar sebelum fasilitas penimbangan kendaraan tersebut direalisasikan. Mulai dari kejelasan kewenangan regulasi, penentuan titik lokasi strategis, skema operasional, pemeliharaan, hingga manfaat ekonominya bagi daerah.
Baca Juga: Sumbang Pendapatan Melimpah tapi Jalan Rusak Parah, DPR Sentil Pusat yang Anaktirikan Kaltim
Plt Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan SDA Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Suwito menegaskan bahwa studi kelayakan tidak boleh hanya berfokus pada pekerjaan fisik semata. Menurutnya, aspek regulasi kewenangan serta kesiapan pembiayaan jangka panjang harus dihitung secara matang agar fasilitas tersebut beroperasi optimal dan berkelanjutan.
"Aspek kewenangan, pengoperasian, pengelolaan, pemeliharaan, dan kebutuhan anggaran harus diperhitungkan secara matang sebelum pemerintah daerah menentukan langkah lebih lanjut," kata Suwito.
Ia juga meminta pihak konsultan memetakan dampak nyata keberadaan jembatan timbang dalam membatasi pelanggaran tonase kendaraan. Potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun diminta tetap ditelaah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami berharap konsultan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kelayakan pembangunan serta lokasi yang paling ideal," tambahnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Rita Nursandy menjelaskan bahwa wacana ini berakar dari mendesaknya kebutuhan pengawasan armada angkutan barang yang melintasi Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Baca Juga: Suntikan Amunisi Eropa! Borneo FC Mendaratkan Rei Okada Buat Pertahanan Makin Kokoh
Pengawasan terpadu dinilai sangat krusial mengingat Kutai Barat dilintasi ruas jalan dengan status yang berlainan, mulai dari jalan berstatus nasional hingga jalan kabupaten. "Karakteristik dan kapasitas muat jalan nasional maupun jalan kabupaten itu berbeda. Karena itu, kendaraan yang melintas harus disesuaikan dengan kemampuan daya dukung jalan agar tidak cepat rusak," jelas Rita.
Dalam proses kajian kelayakan ini, tim konsultan mengolah data primer hasil survei lapangan. Data tersebut meliputi volume lalu lintas harian, klasifikasi jenis armada, muatan, dimensi kendaraan, hingga kondisi eksisting jalan di rute-rute utama.
Langkah koordinasi ini juga melibatkan berbagai pihak lintas sektoral, baik hadir secara fisik maupun daring. Di antaranya perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, instansi perhubungan pusat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga pemerintah kecamatan. (riz)
Editor : Muhammad Rizki