KALTIMPOST.ID-Pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Kutai Barat (Kubar).
Pemerintah kabupaten mendorong percepatan pembangunan jaringan PLN agar dapat menjangkau kampung hingga kawasan pelosok yang selama ini belum terlayani.
Bupati Kubar Frederick Edwin menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN di Desa Belum Teraliri Listrik di Kaltim.
Pertemuan berlangsung di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (14/9).
Baca Juga: Persiba Balikpapan Unggul Dua Gol tapi Berakhir Kalah, Pelatih Beberkan Masalah Beruang Madu
Menurut Frederick, masih terdapat sejumlah wilayah Kubar yang belum dijangkau jaringan PLN.
Sebagian kampung masih mengandalkan generator set (genset) maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mandiri.
Kondisi tersebut membuat percepatan pembangunan jaringan menjadi penting. Sebab, listrik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi, pelayanan dasar, hingga keamanan masyarakat.
“Kami Pemkab Kubar siap mendukung dan bersinergi dalam pembangunan listrik perdesaan sebagai bagian dari upaya menghadirkan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok kampung,” kata Frederick.
Persoalan elektrifikasi perdesaan tidak hanya dihadapi Kubar. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut, hingga 2025 masih terdapat 109 dari 1.038 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik PLN. Sekitar 58 ribu kepala keluarga juga belum mendapatkan akses listrik memadai.
Pemprov Kaltim menargetkan seluruh desa sudah terjangkau listrik PLN paling lambat pada 2027. Keandalan pasokan turut menjadi perhatian setelah jaringan tersedia.
Baca Juga: Karhutla Paser Capai 558 Hektare, Begini Cara KPHP Kendilo Padamkan Api Tanpa Air
“Target kami jelas, 2027 tidak ada lagi desa di Kaltim yang belum teraliri listrik oleh PLN,” tegas Rudy.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, percepatan pembangunan membutuhkan dukungan perizinan, terutama untuk jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi.
Pemerintah daerah juga diminta terus memperbarui data wilayah yang belum terlayani. Data tersebut diperlukan agar pembangunan jaringan antara pemerintah pusat, daerah, dan PLN dapat dilakukan secara tepat sasaran serta mempercepat pemerataan akses listrik hingga pelosok Kaltim. (rd)
Editor : Romdani.