TENGGARONG - Insiden mengerikan menimpa belasan warga di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kukar pada Kamis (17/7) dan Jumat (18/7) lalu. Sedikitnya 18 orang mendapat perlakuan kekerasan oleh aparat penegak hukum di Mako Brimob II, hanya karena salahpaham.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani telah mendapatkan laporan ini. Ia memastikan bahwa insiden ini menjadi perhatian serius. Politikus PDI Perjuangan itu mengecam keras tindakan kekerasan, apalagi datang dari seorang aparat.
Menurutnya, sejatinya aparat itu membimbing atau mengayomi masyarakat. “Hal ini tidak boleh dilakukan, masyarakat harus dibimbing, dipelihara, kalau keliru ditegur dan disampaikan secara baik-baik. Kalau dipukul itu kekerasan dan dilarang perundang-undangan. Aparat tidak boleh semena-menanya begitu,” tegas Yani, Senin (21/7).
Lanjut Yani, kekerasan bukan solusi dalam menyelesaikan suatu konflik. Tidak hanya untuk aparat, tapi untuk semua masyarakat. Namun aparat mesti berperan penting, yakni memotivasi, membimbing dan membantu masyarakat membangun jiwa.
Mengenai informasi masyarakat atau korban yang terdampak melapor ke kepolisian. Yani harap mereka dapat mediasi terlebih dahulu, sehingga dapat mencari jalan keluar dan saling memaafkan tanpa harus ke jalur hukum lebih jauh.
Apabila insiden ini dapat diselesaikan secara damai, Yani yakin akan lebih bagus. DPRD Kukar pun mengutamakan perdamaian, tanpa harus menunjukan siapa yang benar dan salah.
Ia juga pastikan DPRD Kukar siap memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar seluruh insiden dapat diselesaikan. “Lebih baik saling memaafkan daripada mengotot. Kami siap fasilitasi mediasi apabila ada RDP, kami ingin damaikan masyarakat agar hidupnya tentram,” tutup Yani. (*)
Editor : Sukri Sikki